Bursa Calon Menteri Ekonomi Periode II Jokowi, Intip Namanya
Bursa Calon Menteri Ekonomi Periode II Jokowi, Intip Namanya
A
A
A
JAKARTA - Menjelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang, bursa menteri ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode ke II yakni 2019-2024 kian mencuat. Beberapa nama mulai muncul, dari sosok baru hingga beberapa orang yang masih akan bertahan dalam jajaran menteri pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Beberapa nama yang muncul dalam bursa menteri ekonomi di antaranya adalah Perry Warjiyo dan Chatib Basri yang dikabarkan akan bersaing menjadi Menteri Keuangan (Menkeu). Menurut pengamat, Presiden Jokowi harus memilih sosok yang memiliki kemampuan dan berpengalaman dalam mengisi posisi tersebut.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, Menteri Keuangan harus bisa mengelola keuangan negara secara kredibel. "Tugas Menkeu adalah mengelola keuangan negara secara kredibel di tengah potensi risiko perlambatan ekonomi global," ujar Josua saat dihubungi SINDOnews di Jakarta.
Lebih lanjut terang dia, Menkeu juga harus bisa mendorong kebijakan fiskal yang countercyclical sehingga berdampak terhada[ pertumbuhan ekonomi domestik. "Jadi bisa menjaga konsumsi domestik agar tetap solid serta mendorong peningkatan iklim investasi," jelasnya.
Selain itu nama Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Mahendra Siregar juga masuk dalam bursa Menteri Koordinator (Menko) bidang Ekonomi. Pengalamannya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional bisa jadi pertimbangan.
Namun Dubes Indonesia untuk AS itu masih harus bersaing dengan Sri Mulyani dan Darmin Nasution yang kabarnya bakal bertahan. Kabarnya Sri Mulyani yang saat ini menjadi Menkeu akan menjadi kandidat untuk mengisi Menko Bidang Perekonomian.
Ekonom Bhima Yudisthira mengungkapkan, menjadi Menko Bidang Perekonomian tidak mudah karena banyak pekerjaan yang harus dibenahi. Salah satunya membereskan implementasi 16 paket kebijakan ekonomi yang belum berjalan efektif.
"Tugas utamanya membereskan implementasi 16 paket kebijakan yang belum berjalan efektif. Jadi tidak perlu buat kebijakan baru, cukup pertajam paket yang sudah pernah dikeluarkan menko sebelumnya," ujar Bhima
Sambung dia menambahkan, sinkronisasi regulasi antar kementerian juga perlu ditingkatkan agar paket kebijakan dan regulasi perizinan mudah dilakukan dalam meningkatkan investor. "Selama ini banyak regulasi yang tidak sinkron, khususnya terkait sektor perdagangan," jelasnya.
Beberapa nama yang muncul dalam bursa menteri ekonomi di antaranya adalah Perry Warjiyo dan Chatib Basri yang dikabarkan akan bersaing menjadi Menteri Keuangan (Menkeu). Menurut pengamat, Presiden Jokowi harus memilih sosok yang memiliki kemampuan dan berpengalaman dalam mengisi posisi tersebut.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, Menteri Keuangan harus bisa mengelola keuangan negara secara kredibel. "Tugas Menkeu adalah mengelola keuangan negara secara kredibel di tengah potensi risiko perlambatan ekonomi global," ujar Josua saat dihubungi SINDOnews di Jakarta.
Lebih lanjut terang dia, Menkeu juga harus bisa mendorong kebijakan fiskal yang countercyclical sehingga berdampak terhada[ pertumbuhan ekonomi domestik. "Jadi bisa menjaga konsumsi domestik agar tetap solid serta mendorong peningkatan iklim investasi," jelasnya.
Selain itu nama Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Mahendra Siregar juga masuk dalam bursa Menteri Koordinator (Menko) bidang Ekonomi. Pengalamannya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional bisa jadi pertimbangan.
Namun Dubes Indonesia untuk AS itu masih harus bersaing dengan Sri Mulyani dan Darmin Nasution yang kabarnya bakal bertahan. Kabarnya Sri Mulyani yang saat ini menjadi Menkeu akan menjadi kandidat untuk mengisi Menko Bidang Perekonomian.
Ekonom Bhima Yudisthira mengungkapkan, menjadi Menko Bidang Perekonomian tidak mudah karena banyak pekerjaan yang harus dibenahi. Salah satunya membereskan implementasi 16 paket kebijakan ekonomi yang belum berjalan efektif.
"Tugas utamanya membereskan implementasi 16 paket kebijakan yang belum berjalan efektif. Jadi tidak perlu buat kebijakan baru, cukup pertajam paket yang sudah pernah dikeluarkan menko sebelumnya," ujar Bhima
Sambung dia menambahkan, sinkronisasi regulasi antar kementerian juga perlu ditingkatkan agar paket kebijakan dan regulasi perizinan mudah dilakukan dalam meningkatkan investor. "Selama ini banyak regulasi yang tidak sinkron, khususnya terkait sektor perdagangan," jelasnya.
(akr)
Explore More