Kementerian BUMN Berhentikan Darman, PT Inti Kini Dipimpin Plt
Kementerian BUMN Berhentikan Darman, PT Inti Kini Dipimpin Plt
A
A
A
BANDUNG - Kementerian BUMN telah memberhentikan Direktur Utama PT Inti (Persero) Darman Mappangara, setelah kasus hukum yang menjeratnya. Selanjutnya, BUMN tersebut kini dipimpin pelaksana tugas (Plt).
Pjs. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Inti, Gde Pandit Andika Wicaksono, mengatakan agar tidak mengganggu operasional perusahaan, Kementerian BUMN telah mengambil beberapa langkah. Dimana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham, menerbitan SK-213/MBU/10/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT Inti.
Tujuannya agar yang bersangkutan dapat fokus pada penyelesaian masalah hukum serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan.
Kemudian, sehubungan dengan informasi penetapan Direktur Utama PT Inti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, Dewan Komisaris telah menunjuk Direktur Keuangan PT Inti Tri Hartono Rianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama.
"Penunjukan itu hingga waktu penetapan Direktur Utama definitif oleh Pemegang Saham. Penunjukan Plt Direktur Utama ini bertujuan untuk mengeksekusi berbagai agenda strategis yang telah ditetapkan perusahaan," kata Gde Pandit, Rabu (16/10/2019).
Menurut dia, perusahaan berkomitmen penuh terhadap penyelesaian pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan produk pada konsumen. Serta melakukan eksekusi semua kerja sama strategis agar tetap berjalan dan tercapai sesuai rencana, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Hingga saat ini, dukungan dari Perbankan untuk pendanaan proyek-proyek yang dikelola PT Inti tetap berjalan dengan baik. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata kepercayaan pihak eksternal pada kegiatan operasional perseroan," imbuh dia.
Perusahaan, kata dia, berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan kinerja Perseroan dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan Good Corporate Governance (GCG) di segala bidang. Termasuk menjalankan praktik manajemen yang bebas dari konflik kepentingan.
Pjs. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Inti, Gde Pandit Andika Wicaksono, mengatakan agar tidak mengganggu operasional perusahaan, Kementerian BUMN telah mengambil beberapa langkah. Dimana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham, menerbitan SK-213/MBU/10/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT Inti.
Tujuannya agar yang bersangkutan dapat fokus pada penyelesaian masalah hukum serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan.
Kemudian, sehubungan dengan informasi penetapan Direktur Utama PT Inti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, Dewan Komisaris telah menunjuk Direktur Keuangan PT Inti Tri Hartono Rianto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama.
"Penunjukan itu hingga waktu penetapan Direktur Utama definitif oleh Pemegang Saham. Penunjukan Plt Direktur Utama ini bertujuan untuk mengeksekusi berbagai agenda strategis yang telah ditetapkan perusahaan," kata Gde Pandit, Rabu (16/10/2019).
Menurut dia, perusahaan berkomitmen penuh terhadap penyelesaian pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan produk pada konsumen. Serta melakukan eksekusi semua kerja sama strategis agar tetap berjalan dan tercapai sesuai rencana, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Hingga saat ini, dukungan dari Perbankan untuk pendanaan proyek-proyek yang dikelola PT Inti tetap berjalan dengan baik. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata kepercayaan pihak eksternal pada kegiatan operasional perseroan," imbuh dia.
Perusahaan, kata dia, berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan kinerja Perseroan dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan Good Corporate Governance (GCG) di segala bidang. Termasuk menjalankan praktik manajemen yang bebas dari konflik kepentingan.
(ven)
Explore More