Menteri Perhubungan: Merpati Bisa Terbang Jika Persiapan Matang

JAKARTA - Di tengah beratnya beban utang yang nilainya mencapai triliunan rupiah, kabar menggembirakan datang dari PT Merpati Nusantara Airlines. Maskapai penerbangan yang sedang mati suri itu mendapat angin segar karena dibantu sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) agar kembali bisa beroperasi.

Tak tanggung-tanggung, 10 BUMN dikerahkan untuk mempercepat upaya restrukturisasi bisnis Merpati Airlines. Kesepuluh BUMN tersebut adalah PT Garuda Indonesia (persero) Tbk, PT Semen Indonesia (persero) Tbk, PT Pertamina (persero), Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia (persero), dan PT PLN (persero).

Selain itu, BUMN lain yang tergabung dalam Perhimpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) juga turut dilibatkan. Mereka adalah Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Komitmen bantuan strategis untuk Merpati tersebut ditandai dengan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama meliputi bidang Pelayanan Kargo Udara, Ground Handling, Maintenance Repair & Overhaul, dan Training Center.

Kembalinya Merpati ke ekosistem bisnis penerbangan disambut baik Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia berharap restrukturisasi Merpati Airlines, yang dengan batuan Garuda Indonesia dan BUMN lainnya bisa berjalan dengan baik. Hanya, Budi Karya memperingatkan bahwa bisnis maskapai sarat dengan unsur safety, padat modal dan sumber daya manusia, sehingga untuk melakukan restrukturisasi harus dipersiapkan dengan matang.

“Jika persiapannya bagus, bisa berpengaruh terhadap kualitas layanannya sehingga ketika nanti Air Operation Certificate terbit kembali maka kita akan klarifikasi betul kesiapannya. Merpati itu masih punya beberapa pesawat yang sesungguhnya masih bisa dimanfaatkan," ujar Budi tadi malam.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara mengungkapkan, komitmen sinergi kerja sama bisnis ini diharapkan bisa menjadi momentum penting bagi Merpati untuk kembali beroperasi dan mengembangkan bisnis ke depan dalam semangat sinergi BUMN.

“Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kemajuan industri penerbangan nasional serta memperkuat pergerakan perekonomian nasional melalui akses jaringan penerbangan, khususnya layanan kargo yang nantinya dilayani oleh Merpati Airlines ini,” ujar Ari.

Sementara itu, Direktur Utama Merpati Airlines Asep Ekanugraha mengungkapkan, dukungan bagi langkah Merpati Airlines dalam mempersiapkan diri untuk kembali berbisnis memiliki arti tersendiri. "Bagi kami, ini langkah awal untuk terus berakselerasi dalam memperkuat fondasi operasional perusahaan," ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini beban utang Merpati telah berkurang dari semula Rp10,95 triliun menjadi Rp6 triliun. Berkurangnya utang ini berkat putusan pengadilan yang menghapuskan bunga utang sebesar Rp4,4 triliun. "Posisi utang kita sekitar Rp6 triliun. Pengadilan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) berhasil menghapuskan bunga. Itu sendiri Rp4,4 triliun," ujar Asep.

Sekadar diketahui, Merpati berhenti beroperasi pada 1 Februari 2014 lantaran didera masalah keuangan. Empat tahun kemudian, tepatnya pada November 2018, Merpati berdamai dengan para krediturnya melalui Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan sejumlah permohonan dengan skema PKPU.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo mengatakan, masuknya BUMN Garuda dan BUMN lain membantu restrukturisasi Merpati dinilai positif untuk memperbaiki kinerja keuangan Merpati yang saat ini berada dalam proses pengembalian utang.

Menurut Gatot, saat ini Merpati hanya memiliki surat izin berusaha, sedangkan izin terbang secara komersial masih dibekukan karena balutan utang. "Jadi, yang bisa diberdayakan usaha yang lain dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di Merpati melalui sokongan BUMN seperti Garuda Indonesia dan BUMN lainnya," pungkas dia.