Pengelolaan Perikanan Harus Ikuti Perubahan Zaman
Kamis, 17 Oktober 2019 - 23:32 WIB
Pengelolaan Perikanan Harus Ikuti Perubahan Zaman
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pengelolaan perikanan tangkap dinilai sudah seharusnya menyesuaikan dengan perubahan zaman, dalam hal ini era revolusi industri 4.0. Rektor IPB University Arif Satria mengungkapkan, pemerintah harus sudah mulai dalam mengambil pengelolaan perikanan kebijakannya berbasis agro maritim 4.0.
"Dalam kesempatan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah pengelolaan perikanan di Indonesia harus berbasis kepada eco region atau WPP. Agar setiap WPP memiliki regulasi bersifat hak antara satu WPP dengan lainnya berbeda-beda. Seperti di pulau Jawa dan Selat Malaka, itu harus beda (karakteristik sumber daya, regulasi hingga peralatan pengaturannya juga)," jelas Arif Satria di Bogor, Kamis (17/10/2019)
Kemudian yang kedua, kata dia, pengelolaan perikanan di Indonesia harus berbasis konsep Agromaritim 4.0 sebagai platform pengelolaan kelautan perikanan masa depan.
"Karena pendekatan Agromaritim 4.0 ini menekankan pentingnya akurasi data, sehingga digitalisasi nelayan dan perikanan ini data-datanya bisa dimanfaatkan secara real time dan lebih akurat. Maka proses pengambilan keputusan akan lebih bagus dan lebih akurat juga," ujarnya.
Maka dari itu penerapan kebijakan berbasis teknologi Agromaritim 4.0 ini harus segera diterapkan di Indonesia. Sebab, hingga saat ini pemerintah belum punya kebijakan Agromaritim 4.0.
"Di Indonesia saat ini (Agromaritim 4.0) masih dalam tahap riset, kemudian untuk budidaya sudah mulai, untuk perikanan tangkap sebagian sudah memanfaatkannya, tapi hanya sebatas cuaca, belum pada tahap pemanfaatan data produksi perikanan tangkap. Hingga saat ini belum memiliki data real time berapa hasil produksi ikan per hari ini di Indonesia, kita tidak tahu. Maka dari itu perlu digitalisasi," paparnya.
"Dalam kesempatan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah pengelolaan perikanan di Indonesia harus berbasis kepada eco region atau WPP. Agar setiap WPP memiliki regulasi bersifat hak antara satu WPP dengan lainnya berbeda-beda. Seperti di pulau Jawa dan Selat Malaka, itu harus beda (karakteristik sumber daya, regulasi hingga peralatan pengaturannya juga)," jelas Arif Satria di Bogor, Kamis (17/10/2019)
Kemudian yang kedua, kata dia, pengelolaan perikanan di Indonesia harus berbasis konsep Agromaritim 4.0 sebagai platform pengelolaan kelautan perikanan masa depan.
"Karena pendekatan Agromaritim 4.0 ini menekankan pentingnya akurasi data, sehingga digitalisasi nelayan dan perikanan ini data-datanya bisa dimanfaatkan secara real time dan lebih akurat. Maka proses pengambilan keputusan akan lebih bagus dan lebih akurat juga," ujarnya.
Maka dari itu penerapan kebijakan berbasis teknologi Agromaritim 4.0 ini harus segera diterapkan di Indonesia. Sebab, hingga saat ini pemerintah belum punya kebijakan Agromaritim 4.0.
"Di Indonesia saat ini (Agromaritim 4.0) masih dalam tahap riset, kemudian untuk budidaya sudah mulai, untuk perikanan tangkap sebagian sudah memanfaatkannya, tapi hanya sebatas cuaca, belum pada tahap pemanfaatan data produksi perikanan tangkap. Hingga saat ini belum memiliki data real time berapa hasil produksi ikan per hari ini di Indonesia, kita tidak tahu. Maka dari itu perlu digitalisasi," paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
