Sri Mulyani: Tidak Masalah dari Parpol di Menteri Ekonomi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengumumkan dan melantik Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10/2019). Dari 34 pos menteri, ada 19 pos menteri yang terkait bidang ekonomi.

Diantara menteri bidang ekonomi, beberapa berasal dari partai politik, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar), Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (PKB), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dari PPP.

Mengenai kritikan banyaknya menteri dari parpol di bidang yang terkait ekonomi, karena dikhawatirkan konflik kepentingan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal ini tidak menjadi masalah.

Sri Mulyani meyakini menteri dari parpol juga dapat mengelola ekonomi dan tidak akan terkendala dalam membangun visi dan misi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin untuk menjadi negara maju.

"Saya enggak melihat itu (menteri dari parpol) suatu kendala. Kita menganggap ini suatu dinamika baru yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja secara lebih baik," jawab Sri Mulyani di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10/2019).

Dia menambahkan dengan kehdiaran menteri ekonomi yang diambil dari partai politik, akan memudahkan koordinasi dalam mengambil kebijakan ekonomi.

"Pengalaman saya di Kemenkeu selama ini, dari beberapa kabinet, banyak mantan jenderal, ketua partai politik, dan kami tetap bisa bekerja sama dengan baik," pungkasnya.