Jabat Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa Pastikan Proyek Ibu Kota Baru Berjalan

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa langsung mengerjakan salah satu tugas yang ditinggalkan menteri PPN sebelumnya, yakni Ibu Kota Negara (IKN) usai dilantik Presiden Jokowi pada Rabu (23/10) lalu. Ia menyatakan telah mendapatkan tugas dari Presiden untuk memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas.

“Saya diberi pesan oleh Presiden untuk mengembalikan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house (perumus kebijakan dan peraturan). Semoga keberadaan saya di sini bisa mengembalikan posisi itu,” ujar Menteri Suharso di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Mengenai Ibu kota baru, Menteri Suharso menyatakan dua hal penting. Pertama, keputusan lokasi yang secara umum memang sudah diputuskan, yakni di Kalimantan Timur. Akan tetapi Ia menyatakan masih ada pekerjaan rumah (PR) yaitu payung hukumnya.

“Supaya bisa mengikat. Jangan sampai nanti Presiden tahun 2024 meninggalkan PR itu. Jadi kita harus bisa mengikat dan menjamin tidak ada lagi intervensi di masa depan,” kata Menteri Suharso.

Kedua terkait teknis, yang harus dikerjakan secara teknokratik. Sejauh ini belum ada keputusan mengenai lokasi kota di kawasan IKN. “Dari 180 ribu hektare lahan yang disediakan, hanya 6 ribu hektare untuk menjadi kota, kira-kira setengah dari Kota Bogor yang luasnya 11 ribu hektare,” jelasnya.

Fungsi ibu kota baru tersebut juga masih perlu diperjelas menurutnya, apakah hanya sebatas sebagai pusat pemerintahan. Menteri Suharso tak ingin ibu kota baru itu nantinya seperti Canberra di Australia, di mana jika sudah malam hari seakan tidak ada kehidupan.

“Tapi kita juga tidak mau menjadikan kota metropolitan baru. Mungkin tengah-tengahnya itu, ibu kota kita itu seperti Washington DC, atau seperti ibu kota Kazakhstan yaitu Astana,” jelas Suharso.

Oleh karena itu, diskusi mengenai filosofi ibu kota baru masih harus dibahas lebih intens, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. “Secara teknis, tidak ada istilah yang baku untuk menyebut kota spesifik. Misalnya, tidak ada ini kota khas Timur Indonesia, ini kota khas Barat Indonesia," ungkapnya.

"Saya masih ingat, ketika Jakarta menjadi contoh kota, hampir semua kota di Indonesia meniru Jakarta. Kenapa kita harus kaji secara menyeluruh, karena ini soal ongkos. Maka kita tidak bisa menggelar perdebatan biasa, maka harus debat secara serius, debat secara akademis, debat secara politik supaya berkualitas hasilnya,” pungkasnya.