Ini Harapan Nelayan untuk Menteri KKP yang Baru

JAKARTA - Nelayan dan masyarakat perikanan yang tergabung dalam Jaringan Nelayan Matahari (JNM) berharap agar menteri kelautan dan perikanan (KKP) mampu membangun hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan (stakeholder) kelautan dan perikanan.

"Semoga kegaduhan-kegaduhan seperti periode sebelumnya tidak terulang. Kami berharap menteri KKP baru, Edhy Prabowo dapat membangun harmonisasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam bingkai visi besar memajukan kelautan dan perikanan Indonesia," kata Sekjen Jaringan Nelayan Matahari (JNM) Nanang Q el-Ghazal, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/10/2019).

Menurut Nanang, nelayan berharap dalam tahap awal, Menteri KKP bersedia duduk bersama dan berdialog dengan seluruh stakeholder perikanan dan kelautan. Menyerap aspirasi, membangun visi besar dan grand strategi serta peta jalan dalam pembangunan kelautan secara bersama-sama.

Visi, strategi dan peta jalan inilah yang akan menjadi panduan bersama dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan.

"Pada prinsipnya nelayan dan masyarakat perikanan siap untuk maju bersama. Tinggal dibutuhkan sikap saling percaya dan ruang dialog seluas-luasnya ketika terjadi masalah untuk mencari solusi terbaik secara bersama," tambah Nanang.

Dalam kesempatan yang sama, JNM juga memberi masukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar fokus dalam melakukan percepatan pembangunan industrialisasi perikanan. Ada empat usulan kepada Menteri Edhy Prabowo.

Pertama, berharap KKP mengkaji ulang dan mengevaluasi seluruh produk kebijakan yang yang telah menghambat percepatan pembangunan industrialisasi perikanan, serta kebijakan yang tidak beroreintasi kepada upaya menyejahterakan nelayan dan pelaku perikanan lainnya.

"Nelayan meminta KKP menindaklanjuti kajian ulang terkait alat tangkap Cantrang yang telah diinisiasi oleh Kemenko Maritim beberapa waktu yang lalu. Nelayan sudah lama menunggu adanya evaluasi terkait kebijakan pelarangan cantrang," ujar Nanang.

Kedua, meminta KKP untuk memperkuat kebijakan pemberantasan illegal fishing melalui pendekatan yang lebih kreatif dan solutif. Penengelaman kapal asing bukan satu-satunya jalan dalam mencegah pencurian ikan.

Ketiga, KKP diharapan memperkuat kembali sektor budidaya perikanan yang selama ini terkesan dikesampingkan. Sektor budidaya akan menjadi tulang punggung pembangunan perikanan indonesia yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Keempat, meminta KKP untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

"Kami berharap KKP periode ini bisa fokus dalam melakukan akselerasi dan scale-up industri perikanan yang mampu berkontribusi secara signifikan bagi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mampu mensejahterakan masyarakat," tutup Nanang.