Airlangga Berharap Cetak Biru ASEAN Persempit Kesenjangan
Airlangga Berharap Cetak Biru ASEAN Persempit Kesenjangan
A
A
A
JAKARTA - Indonesia menyambut baik rencana pelaksanaan Mid Term Review (MTR) terhadap Cetak Biru ASEAN 2025. MTR dipandang sangat penting untuk melihat output, outcome maupun dampak nyata dari integrasi ekonomi menuju ASEAN Vision 2025.
"MTR diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi solusi untuk menyelesaikan isu carry-over dari unimplemented priorities ke tahun implementasi selanjutnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Menurut dia, pentingnya MRT karena dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penyelesaian prioritas tahunan AEC Blueprint 2025 hanya berada pada kisaran 60%, kecuali untuk tahun ini yang tingkat implementasinya diperkirakan dapat mencapai sekitar 91%.
"Indonesia mengharapkan agar update informasi secara periodik tentang implementasi prioritas pada tahun berjalan dapat disediakan, dalam rangka mendorong tingkat implementasi prioritas-prioritas tahunan, baik di tingkat negara maupun ASEAN," tutur Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong dilakukannya kajian tentang development gap antar ASEAN Member States (AMS). Kajian tersebut dilakukan guna menyusun prioritas pada tahun-tahun selanjutnya yang diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antar negara anggota ASEAN.
"Indonesia mendorong ASEAN untuk memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan diantara AMS dan memprioritaskan inisiatif-inisiatif berdasarkan tingkat practicality serta nilai tambahnya," ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga berharap agar implementasi atas instruksi AEC Council kepada seluruh badan sektoral yang berada di bawah koordinasinya tersebut dapat membuat proses kerja di ASEAN menjadi lebih efisien dan efektif.
"Termasuk untuk mengatasi tumpang tindih tugas dan fungsi diantara badan-badan sektoral," sambung Airlangga.
Indonesia juga mengusulkan agar isu Fourth Industrial Revolution (4IR) yang sangat luas dan bersifat lintas sektor dapat ditangani oleh lembaga sektoral yang menangani bidang industri dibawah AEC Council.
"Dalam hal ini perlu dibahas lebih lanjut mekanismenya, termasuk kebutuhan perubahan ASEAN Charter untuk mengakomodir usulan tersebut," Airlangga menambahkan.
Tak lupa, Menko Airlangga juga mengapresiasi tingkat implementasi kolektif dari 171 prioritas tahunan ASEAN 2019, yang hingga saat ini telah mencapai 93 prioritas atau 54,4%, di mana Indonesia telah menyelesaikan 103 prioritas (61%).
"Secara kolektif, diperkirakan ASEAN dapat menyelesaikan sekitar 91,2% prioritas di tahun 2019," tutur Menko Airlangga.
Sebagai informasi, berlakunya AEC pada tahun 2015 merupakan langkah besar bagi integrasi ekonomi ASEAN, karena menawarkan peluang yang besar dengan potensi pasar mencapai USD3 triliun dan 649 juta penduduk.
Hal ini terbukti, pada tahun 2018 total perdagangan ASEAN mencapai USD2,8 triliun dengan perdagangan intra-ASEAN memiliki porsi terbesar yaitu 23%.
Berdasarkan data ASEAN Secretariat, nilai ekspor Indonesia ke ASEAN dalam kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan sebesar 25% dari USD33 juta menjadi USD42 juta pada tahun 2018.
Sementara itu sebesar 39% aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia pada tahun 2018 berasal dari ASEAN. Pada periode 2015 sampai dengan 2018, nilai FDI yang masuk dari ASEAN ke Indonesia naik 24%, semula USD9,1 miliar menjadi USD11,3 miliar pada tahun 2018.
Ke depannya, langkah besar integrasi ekonomi ASEAN masih akan terus dilakukan. Pada ASEAN Summit ke 27 di Malaysia tahun 2015 yang lalu, para pemimpin ASEAN telah setuju untuk mengadopsi AEC Blueprint 2025 yang bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang kohesif, kompetitif, inovatif dan dinamis melalui peningkatan konektifitas dan kerjasama sektoral; inklusif, berorientasi pada manusia, mengedepankan komunitas dan terintegrasi dengan ekonomi global.
Sejak diberlakukannya AEC Blueprint 2025, upaya integrasi dilakukan secara bertahap melalui target Annual Priorities yang harus dipenuhi oleh negara anggota pada setiap tahunnya. AEC Council di negara anggota bertanggung jawab memantau perkembangan implementasi setiap prioritas dan melaporkannya pada pertemuan AEC Council Meeting di ASEAN Summit, termasuk pada kesempatan ASEAN Summit ke 35 kali ini.
"MTR diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi solusi untuk menyelesaikan isu carry-over dari unimplemented priorities ke tahun implementasi selanjutnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Menurut dia, pentingnya MRT karena dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penyelesaian prioritas tahunan AEC Blueprint 2025 hanya berada pada kisaran 60%, kecuali untuk tahun ini yang tingkat implementasinya diperkirakan dapat mencapai sekitar 91%.
"Indonesia mengharapkan agar update informasi secara periodik tentang implementasi prioritas pada tahun berjalan dapat disediakan, dalam rangka mendorong tingkat implementasi prioritas-prioritas tahunan, baik di tingkat negara maupun ASEAN," tutur Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong dilakukannya kajian tentang development gap antar ASEAN Member States (AMS). Kajian tersebut dilakukan guna menyusun prioritas pada tahun-tahun selanjutnya yang diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antar negara anggota ASEAN.
"Indonesia mendorong ASEAN untuk memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan diantara AMS dan memprioritaskan inisiatif-inisiatif berdasarkan tingkat practicality serta nilai tambahnya," ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga berharap agar implementasi atas instruksi AEC Council kepada seluruh badan sektoral yang berada di bawah koordinasinya tersebut dapat membuat proses kerja di ASEAN menjadi lebih efisien dan efektif.
"Termasuk untuk mengatasi tumpang tindih tugas dan fungsi diantara badan-badan sektoral," sambung Airlangga.
Indonesia juga mengusulkan agar isu Fourth Industrial Revolution (4IR) yang sangat luas dan bersifat lintas sektor dapat ditangani oleh lembaga sektoral yang menangani bidang industri dibawah AEC Council.
"Dalam hal ini perlu dibahas lebih lanjut mekanismenya, termasuk kebutuhan perubahan ASEAN Charter untuk mengakomodir usulan tersebut," Airlangga menambahkan.
Tak lupa, Menko Airlangga juga mengapresiasi tingkat implementasi kolektif dari 171 prioritas tahunan ASEAN 2019, yang hingga saat ini telah mencapai 93 prioritas atau 54,4%, di mana Indonesia telah menyelesaikan 103 prioritas (61%).
"Secara kolektif, diperkirakan ASEAN dapat menyelesaikan sekitar 91,2% prioritas di tahun 2019," tutur Menko Airlangga.
Sebagai informasi, berlakunya AEC pada tahun 2015 merupakan langkah besar bagi integrasi ekonomi ASEAN, karena menawarkan peluang yang besar dengan potensi pasar mencapai USD3 triliun dan 649 juta penduduk.
Hal ini terbukti, pada tahun 2018 total perdagangan ASEAN mencapai USD2,8 triliun dengan perdagangan intra-ASEAN memiliki porsi terbesar yaitu 23%.
Berdasarkan data ASEAN Secretariat, nilai ekspor Indonesia ke ASEAN dalam kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan sebesar 25% dari USD33 juta menjadi USD42 juta pada tahun 2018.
Sementara itu sebesar 39% aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia pada tahun 2018 berasal dari ASEAN. Pada periode 2015 sampai dengan 2018, nilai FDI yang masuk dari ASEAN ke Indonesia naik 24%, semula USD9,1 miliar menjadi USD11,3 miliar pada tahun 2018.
Ke depannya, langkah besar integrasi ekonomi ASEAN masih akan terus dilakukan. Pada ASEAN Summit ke 27 di Malaysia tahun 2015 yang lalu, para pemimpin ASEAN telah setuju untuk mengadopsi AEC Blueprint 2025 yang bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang kohesif, kompetitif, inovatif dan dinamis melalui peningkatan konektifitas dan kerjasama sektoral; inklusif, berorientasi pada manusia, mengedepankan komunitas dan terintegrasi dengan ekonomi global.
Sejak diberlakukannya AEC Blueprint 2025, upaya integrasi dilakukan secara bertahap melalui target Annual Priorities yang harus dipenuhi oleh negara anggota pada setiap tahunnya. AEC Council di negara anggota bertanggung jawab memantau perkembangan implementasi setiap prioritas dan melaporkannya pada pertemuan AEC Council Meeting di ASEAN Summit, termasuk pada kesempatan ASEAN Summit ke 35 kali ini.
(ven)
Explore More