Pengusaha Bus Minta Diberi Tarif Tol Tersendiri
Jum'at, 01 November 2019 - 16:33 WIB
Pengusaha Bus Minta Diberi Tarif Tol Tersendiri
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana menaikkan tarif 13 ruas jalan tol hingga akhir tahun ini. Kesempatan ini dinilai oleh para pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Bus Indonesia sebagai momen yang baik untuk membuktikan komitmen pemerintah terhadap program konektivitas masyarakat melalui jalan tol.
"Ada beberapa hal yang kami usulkan terkait rencana kenaikan tarif jalan tol ini yang bersinggungan langsung dengan transportasi bus. Intinya, perlu dipertimbangkan wacana pemisahan tarif jalan tol untuk angkutan bus dari yang semula masuk dalam golongan satu, menjadi golongan tersendiri," ungkap Wakil Ketua IPOMI Angga Virchansa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).
Pemisahan tarif ini, kata dia, akan mempermudah pemerintah mendorong penggunaan angkutan bus dan masyarakat bisa berpindah dari kendaraan pribadi menjadi naik bus.
Dia menambahkan, IPOMI meminta pembedaan tarif jalan tol untuk angkutan bus karena beberapa alasan. Pertama, bus sebagai alat transportasi umum menjadi simbol konektivitas, sarana penghubung/mobilitas masyarakat di sektor angkutan darat. Kedua, bus sebagai angkutan umum bisa mengurangi kepadatan lalu-lintas secara signifikan.
Ketiga, kebijakan pembedaan tarif jalan tol ini diyakini bisa mempercepat pola baru mobilitas masyarakat yang ramah lingkungan dan efisien. Pengurangan volume kendaraan di jalan akan berdampak pada menurunnya polusi dan penggunaan bahan bakar fosil yang menjadi salah satu program pemerintah kabinet kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Hal ini, imbuhnya, juga sebagai peran serta pengusaha di sektor transportasi dalam mendukung program pemerintah konektivitas dan mobilitas baru masyarakat berbasis angkutan darat yang bisa mendorong pemerataan perekonomian Indonesia. "Kami siap membahas wacana pemisahan tarif jalan tol untuk angkutan bus ini bersama stakeholder terkait," pungkasnya.
"Ada beberapa hal yang kami usulkan terkait rencana kenaikan tarif jalan tol ini yang bersinggungan langsung dengan transportasi bus. Intinya, perlu dipertimbangkan wacana pemisahan tarif jalan tol untuk angkutan bus dari yang semula masuk dalam golongan satu, menjadi golongan tersendiri," ungkap Wakil Ketua IPOMI Angga Virchansa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).
Pemisahan tarif ini, kata dia, akan mempermudah pemerintah mendorong penggunaan angkutan bus dan masyarakat bisa berpindah dari kendaraan pribadi menjadi naik bus.
Dia menambahkan, IPOMI meminta pembedaan tarif jalan tol untuk angkutan bus karena beberapa alasan. Pertama, bus sebagai alat transportasi umum menjadi simbol konektivitas, sarana penghubung/mobilitas masyarakat di sektor angkutan darat. Kedua, bus sebagai angkutan umum bisa mengurangi kepadatan lalu-lintas secara signifikan.
Ketiga, kebijakan pembedaan tarif jalan tol ini diyakini bisa mempercepat pola baru mobilitas masyarakat yang ramah lingkungan dan efisien. Pengurangan volume kendaraan di jalan akan berdampak pada menurunnya polusi dan penggunaan bahan bakar fosil yang menjadi salah satu program pemerintah kabinet kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Hal ini, imbuhnya, juga sebagai peran serta pengusaha di sektor transportasi dalam mendukung program pemerintah konektivitas dan mobilitas baru masyarakat berbasis angkutan darat yang bisa mendorong pemerataan perekonomian Indonesia. "Kami siap membahas wacana pemisahan tarif jalan tol untuk angkutan bus ini bersama stakeholder terkait," pungkasnya.
(akr)
