Syahrul Tegaskan Membangun Pertanian Tanggung Jawab Semua Pihak

JAKARTA - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan Presiden Jokowi sangat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sektor pertanian dan membangun pertanian yang mampu menyediakan pangan secara nasional dan bahkan dunia.

Pertanian merupakan tanggung jawab semua pihak. Dengan demikian, semangat Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2019 ini harus menjadi konsolidasi emosional semua pihak bahwa masalah pertanian adalah masalah bersama, kerja bersama.

"Kita berharap para gubernur, bupati, partai politik dan pemangku kepentingan memiliki cara pandang yang baik dan yang wajib bagi semua pihak untuk memajukan pertanian. Sebab masalah pertanian adalah masalah perut dan pertahanan pangan menyangkut pertahanan negara," tegas Syahrul dalam Peringatan HPS ke-39 yang dihelat di Puudambu, Kecamatan Angantan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sabtu (2/11/2019).

Oleh karena itu, sambung Syahrul, para gubernur dan bupati tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tapi harus jalan bersama-sama dengan Menteri Pertanian dan para pihak.

"Kita tidak boleh membiarkan adanya masalah kelaparan. Ini harus kita tuntaskan secara bersama-sama," tandas Syahrul dalam keterangan yang diterima SINDOnews di Jakarta.

HPS Ke-39 tahun 2019 bertema internasional "Our Actions Are Our Future. Healthy Diets for a #ZeroHunger World" dan bertema nasional "Teknologi Industri Pertanian dan Pangan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045".

Syahrul menilai tema ini dipilih dengan pertimbangan antara lain bahwa bangsa yang mandiri dan merdeka harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Indonesia berpotensi besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, sehingga Kementan terus bekerja keras dalam menerapkan Teknologi Industri Pertanian untuk mewujudkan peningkatan dan kesejahteraan petani dan pemenuhan lumbung pangan dunia 2045.

"Langkah nyatanya melalui program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri dan substitusi impor) dipenuhi sendiri dan meningkatkan ekspor menjadi bagian utama yang harus dikerjakan," jelasnya.

Selain itu, Syahrul pun menekankan melalui HPS ini diharapkan dapat membangun pertanian berkelanjutan ramah lingkungan sebagai paradigma pembangunan pertanian ke depan. Dengan begitu, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan bermutu yang sehat di dalam negeri dan memiliki daya saing baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

"Kita pahami bersama bahwa negara kita adalah negara agraris yang memiliki air dan penyinaran matahari yang cukup dan lahan daratan maupun gunung yang luas. Oleh karena itu, pertanian kita harus maju. Kita buat program Pertanian Masuk Sekolah. Anak-anak sekolah harus memiliki pemahaman pertanian, sehingga keluar dari sekolah minimal memiliki kemampuan memproduksi pangan keluarga," tuturnya.

Lebih lanjut Syahrul mengatakan potensi yang besar di sektor pertanian adalah modal dasar untuk peningkatan produksi komoditas terutama padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging, gula, buah-buahan dan juga komoditas perkebunan dan peternakan.

Tentunya, ia mengajak kepada seluruh komponen pelaku pertanian agar berupaya sekuat tenaga bekerja keras meningkatkan produksi pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

"Saya akan bicara dengan Kementerian Desa, Kementerian PUPR dan kementerian lainnya untuk sama-sama memajukan pertanian," katanya.

Berbicara komoditi pertanian khususnya perkebunan, tentunya tidak akan lepas peran pentingnya dalam perekonomian nasional yaitu sebagai penyumbang devisa negara melalui ekspor produk perkebunan, baik yang masih berupa bahan baku maupun produk olahan. Selain itu, sebagai sumber mata pencaharian utama bagi petani dan penyedia lapangan pekerjaan di sektor hulu hingga hilirnya.

"Para gubernur, bupati, Kapolda, Pangdam tolong bantu pertanian karena dibutuhkan kekuatan khusus untuk menangani komoditas perkebunan. Lembaga riset juga harus kita optimalkan. Saya mau di setiap provinsi ada percontohan pengembangan kawasan pertanian dari hulu ke hilir," tutur Syahrul.

"Kementan memiliki lembaga riset di setiap provinsi. Silahkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi bekerja sama melalukan riset dan mengembangkan inovasi pertanian memberikan nilai tambah kemajuan pertanian dan petani itu sendiri," pintanya.

Di sisi lain, Syahrul menegaskan pentingnya menjunjung tinggi pada tradisi dan nilai-nilai luhur dalam proses pembangunan pertanian. Pertanian Indonesia memiliki tradisi dan nilai-nilai luhur yang lekat dengan alam yang harus dilestarikan.

"Karena itu, kita menggunakan teknologi pertanian yang modern, seperti mekanisasi tapi tidak meninggalkan nilai kearifan lokal," tegasnya.

"Saya berharap agar pelaksanaan HPS 2019 ini dapat menumbuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap potensi sumberdaya alam serta tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu, melalui HPS diharapkan juga dapat mendorong dan menjaring investasi pertanian di dalam dan luar negeri," tambah Syharul.

Senada dengan Syahrul, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, menyatakan Peringatan HPS ke 39 ini harus dapat memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah dan elemen masyarakat untuk menjaga kedaulatan pangan. Dengan demikian, semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia.

"Potensi pangan di Sulawesi Tenggara menjadi modal penting untuk memajukan daerah dan sekaligus memberikan kontribusi pangan secara nasional. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dari Kementan dan kementerian terkait agar menempatkan program-program strategis nasional sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkat perekonomian masyarakat," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal FAO, Stephen Rudgard, mengapresiasi semangat pemerintah Indonesia melalui Kementan telah mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan mata pencaharian petani kecil. Selain itu langkah untuk memperkuat ketahanan mereka terhadap guncangan atau bencana dan perbaikan akses terhadap kredit usaha pertanian akan mendorong kaum muda untuk tetap bertani.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan Dekade Pertanian Keluarga pada Mei 2019, dan Indonesia telah menerima ajakan untuk bertindak terkait hal ini. Saya sangat senang melihat komitmen pak Menteri terhadap rencana nasional untuk memberdayakan keluarga petani guna menghadapi tantangan di masa depan," beber Stephen.