Hampir Kolaps, Bulog Diusulkan Berubah Jadi Badan Ketahanan Pangan Nasional
Hampir Kolaps, Bulog Diusulkan Berubah Jadi Badan Ketahanan Pangan Nasional
A
A
A
JAKARTA - Kondisi Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dikabarkan dalam kondisi hampir kolaps dinilai harus disikapi serius. Diperlukan penanganan jangka pendek dan jangka panjang agar persoalan tersebut dapat diatasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan, ada dua langkah besar yang mesti diambil untuk menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Langkah pertama, yakni beras Bulog tersalurkan dan pembelian gabah hasil panen berjalan.
Menurutnya langkah tersebut merupakan penanganan jangka pendek yang harus dilakukan Bulog. Oleh karena itu, Bulog mesti diberikan peran untuk pengadaan dan penyaluran beras bagi warga miskin dalam bentuk program bantuan pangan non-tunai.
"Bulog mesti diberikan peran untuk pengadaan sampai distribusinya, menyalurkan beras untuk warga tidak mampu," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (6/11).
Sementara penanganan jangka panjang, Bulog secara kelembagaan harus berganti nama menjadi Badan Ketahanan Pangan Nasional. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) itu mengatakan, badan tersebut bertugas untuk pengadaan stok pangan nasional dan penyediaan bahan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan secara nasional.
"Lembaga ini juga yang melakukan analisa perlu atau tidaknya impor pangan. Badan ini harus setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian, badan ini akan kuat dan strategis," jelasnya.
Dedi sendiri mengaku, sudah menggelar rapat dengar pendapat bersama Direktur Utama (Dirut) Bulog, Budi Waseso di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 5 November 2019 kemarin.
Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut Budi Waseso menjelaskan, kondisi Bulog saat ini kondisinya hampir kolaps mengingat Bulog memiliki beban utang yang besar dan stok beras impor sebanyak 900.000 ton terancam tak bisa dimanfaatkan. "Kurang lebih ada 20.000 ton beras sudah dikarantina karena rusak parah dan membahayakan untuk dikonsumsi. Bulog juga terancam rugi cukup besar dengan kondisi ini," ungkapnya.
Budi menjelaskan, stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 2,2 juta ton. Namun, Bulog tak bisa menyalurkan beras tersebut tanpa perintah dari pemerintah. Idealnya, lanjut Budi, beras tersebut disalurkan, sehingga saat musim panen pada Maret 2020 mendatang, Bulog bisa mencicil utang. "Saat ini utang Bulog sebesar Rp28 triliun dengan bunga setiap hari Rp9 miliar. Kondisi ini membuat Bulog dalam kondisi berat," terang Buwas, sapaan akrab Budi Waseso.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan, ada dua langkah besar yang mesti diambil untuk menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Langkah pertama, yakni beras Bulog tersalurkan dan pembelian gabah hasil panen berjalan.
Menurutnya langkah tersebut merupakan penanganan jangka pendek yang harus dilakukan Bulog. Oleh karena itu, Bulog mesti diberikan peran untuk pengadaan dan penyaluran beras bagi warga miskin dalam bentuk program bantuan pangan non-tunai.
"Bulog mesti diberikan peran untuk pengadaan sampai distribusinya, menyalurkan beras untuk warga tidak mampu," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (6/11).
Sementara penanganan jangka panjang, Bulog secara kelembagaan harus berganti nama menjadi Badan Ketahanan Pangan Nasional. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) itu mengatakan, badan tersebut bertugas untuk pengadaan stok pangan nasional dan penyediaan bahan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan secara nasional.
"Lembaga ini juga yang melakukan analisa perlu atau tidaknya impor pangan. Badan ini harus setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian, badan ini akan kuat dan strategis," jelasnya.
Dedi sendiri mengaku, sudah menggelar rapat dengar pendapat bersama Direktur Utama (Dirut) Bulog, Budi Waseso di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 5 November 2019 kemarin.
Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut Budi Waseso menjelaskan, kondisi Bulog saat ini kondisinya hampir kolaps mengingat Bulog memiliki beban utang yang besar dan stok beras impor sebanyak 900.000 ton terancam tak bisa dimanfaatkan. "Kurang lebih ada 20.000 ton beras sudah dikarantina karena rusak parah dan membahayakan untuk dikonsumsi. Bulog juga terancam rugi cukup besar dengan kondisi ini," ungkapnya.
Budi menjelaskan, stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 2,2 juta ton. Namun, Bulog tak bisa menyalurkan beras tersebut tanpa perintah dari pemerintah. Idealnya, lanjut Budi, beras tersebut disalurkan, sehingga saat musim panen pada Maret 2020 mendatang, Bulog bisa mencicil utang. "Saat ini utang Bulog sebesar Rp28 triliun dengan bunga setiap hari Rp9 miliar. Kondisi ini membuat Bulog dalam kondisi berat," terang Buwas, sapaan akrab Budi Waseso.
(akr)
Explore More