Sebelum Natal, Indonesia Kantongi Fasilitas GSP dari AS
Sebelum Natal, Indonesia Kantongi Fasilitas GSP dari AS
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat memberikan fasilitas sistem tarif preferensial umum (Generalized System of Preference/GSP) kepada 3.572 produk Indonesia. Hanya saja, dari jumlah tersebut, baru 836 produk yang sudah dimanfaatkan pelaku usaha di dalam negeri alias belum optimal.
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross untuk merampungkan GSP pada Desember tahun ini.
GSP adalah kebijakan yang meringankan bea masuk impor barang-barang tertentu dari negara berkembang ke Amerika Serikat.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, menerangkan selama ini fasilitas GSP belum maksimal karena informasinya yang disampiakna belum optimal, terutama di sejumlah daerah.
"Karena itu, kita kembangkan Free Trade Agreement (FTA) center di daerah," terang Iman di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Melalui fasilitas tersebut, Kemendag menyampaikan informasi secara perinci mengenai pemanfataan GSP hingga skema yang bisa ditempuh pelaku usaha. Selain itu, para pelaku usaha juga diberi pemahaman terkait ketentuan barang-barang yang boleh diekspor.
"Kami beri pemahaman sedetail-detailnya terutama kepada para pemain baru. Sehingga pelaku usaha mendapatkan pemahaman terkait ketentuan barang-barang yang boleh diekspor," ujarnya.
Adapun kabar terbaru, sebanyak lima produk ekspor Indonesia kembali memperoleh GSP dari AS. Produk tersebut antara lain plywood bambu laminasi, plywood kayu tipis kurang dari 66 mm, bawang bombai kering, barang rotan khusus untuk kerajinan tangan serta kelompok sirup gula, madu buatan, dan karamel.
Dan dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga mengatakan negosiasi GSP dengan AS, sejatinya sudah hampir mencapai titik temu.
Kedua belah pihak menargetkan sebelum Natal tahun ini, fasilitas GSP sudah selesai. "GSP tinggal finalisasi item, sehingga bisa diselesaikan sebelum Natal tahun ini," pungkas Airlangga.
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross untuk merampungkan GSP pada Desember tahun ini.
GSP adalah kebijakan yang meringankan bea masuk impor barang-barang tertentu dari negara berkembang ke Amerika Serikat.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, menerangkan selama ini fasilitas GSP belum maksimal karena informasinya yang disampiakna belum optimal, terutama di sejumlah daerah.
"Karena itu, kita kembangkan Free Trade Agreement (FTA) center di daerah," terang Iman di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Melalui fasilitas tersebut, Kemendag menyampaikan informasi secara perinci mengenai pemanfataan GSP hingga skema yang bisa ditempuh pelaku usaha. Selain itu, para pelaku usaha juga diberi pemahaman terkait ketentuan barang-barang yang boleh diekspor.
"Kami beri pemahaman sedetail-detailnya terutama kepada para pemain baru. Sehingga pelaku usaha mendapatkan pemahaman terkait ketentuan barang-barang yang boleh diekspor," ujarnya.
Adapun kabar terbaru, sebanyak lima produk ekspor Indonesia kembali memperoleh GSP dari AS. Produk tersebut antara lain plywood bambu laminasi, plywood kayu tipis kurang dari 66 mm, bawang bombai kering, barang rotan khusus untuk kerajinan tangan serta kelompok sirup gula, madu buatan, dan karamel.
Dan dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga mengatakan negosiasi GSP dengan AS, sejatinya sudah hampir mencapai titik temu.
Kedua belah pihak menargetkan sebelum Natal tahun ini, fasilitas GSP sudah selesai. "GSP tinggal finalisasi item, sehingga bisa diselesaikan sebelum Natal tahun ini," pungkas Airlangga.
(ven)
Explore More