Ekonom Sarankan Pemerintah Prioritaskan Sawit dalam Perundingan IEU-CEPA

JAKARTA - Pemerintah Indonesia harus tetap menyertakan komoditas sawit dalam pembahasan prioritas negoisasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA). Jika tidak, lebih baik proses negosiasi perjanjian itu ditunda.

“Menurut saya, CPO harus ada di meja perundingan. Kalau alot, lebih baik ditunda dulu IEU-CEPA itu. Jadi lebih baik kepentingan CPO diutamakan, karena itu adalah salah satu komoditas unggulan yang sebenarnya bisa memenangkan banyak hal ketika IEU-CEPA berlaku,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira di Jakarta, Kamis (21/11).

Menurut Bhima, komoditas ekspor dari Indonesia yang besar saat ini salah satunya adalah sawit. Sehingga Indonesia harus memprioritaskan komoditas sawit dalam pembahasan perjanjian IEU-CEPA.

Bhima mengingatkan pemerintah agar tidak terpengaruh dengan permintaan atau desakan pengusaha yang menginginkan agar proses negosiasi IEU-CEPA ini dipercepat dengan meninggalkan sawit dalam agenda pembahasan. “Jika mereka tetap memaksakan untuk meninggalkan sawit dalam proses perundingan itu, sebaiknya IEU-CEPA ditunda dulu,” katanya.

Sebab jika sawit tidak dimasukkan dalam pembahasan ini, Bhima meyakini Indonesia akan banyak dirugikan. Sebaliknya, Eropa sangat diuntungkan dengan perjanjian tersebut. Volume ekspor ke Benua Biru yang diharapkan akan meningkat dengan pemberlakukan perjanjian dagang tersebut dipastikan tidak akan menjadi kenyataan.

Sebaliknya, Indonesia hanya akan dijadikan pasar produk-produk Eropa yang saat ini telah siap masuk Indonesia. Produk-produk peternakan, pertanian, hingga mesin pesawat terbang di antara produk yang siap menyerbu pasar Indonesia.

Jika demikian, lanjut Bhima, neraca perdagangan Indonesia-Eropa dipastikan akan defisit, khususnya di sektor pertanian. “Ini menjadikan kondisinya akan semakin buruk dibandingkan dengan sebelum perjanjian IEU-CEPA diberlakukan,” kata Bhima.

Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan pemerintah Indonesia sangat berkepentingan memasukan sawit sebagai komoditas utama yang akan dinegosiasikan dalam perjanjian IEU-CEPA. Hal itu pun diketahui Eropa.

Selama ini, Eropa diketahui tidak mau menyertakan sawit dalam lanjutan perundingan CEPA. Jika itu terjadi, kata Bayu, tergantung Pemerintah Indonesia apakah akan melanjutkan perundingan tersebut atau tidak.

Namun, Bayu meminta pemerintah agar sawit tetap dimasukkan dalam pembahasan perundingan IEU-CEPA ini. Menurutnya, sawit merupakan komoditas yang memiliki posisi tawar yang penting dalam perundingan ini.

“Intinya sawit tetap perlu jadi bargaining point penting dalam perundingan dengan Eropa,” kata mantan Wakil Menteri Perdagangan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan menjadikan sektor sawit sebagai pembahasan prioritas dalam negosiasi IEU-CEPA. Hal tersebut sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan dan melindungi industri sawit.

“Kami hanya memastikan bahwa negosiasi dengan Uni Eropa, sawit akan menjadi salah satu elemen yang dinegosiasikan,” ujar Menteri Retno dalam diskusi dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Selasa (19/11).

Menteri Retno menambahkan bahwa perjanjian dagang tersebut bisa menjadi penghubung kerja sama yang lebih baik oleh kedua pihak sehingga permasalahan terkait sawit harus diselesaikan. Diketahui, pembahasan CEPA dengan Uni Eropa memang belum selesai. Pemerintah menargetkan penyelesaian perjanjian IEU-CEPA rampung akhir 2020.