Mantan Pekerja Angkat Bicara Soal Wacana Pergantian Dirut PLN
Mantan Pekerja Angkat Bicara Soal Wacana Pergantian Dirut PLN
A
A
A
JAKARTA - Rencana Menteri BUMN Erick Thohir merombak manajemen puncak sejumlah BUMN menimbulkan reaksi dari masyarakat. Banyak yang berharap perombakan tersebut menghadirkan sosok-sosok berintegritas, profesional dan kompeten, yang mampu membawa BUMN ke tingkat yang lebih tinggi.
Salah satunya adalah para mantan pekerja di PT PLN (Persero). Sebagai bagian yang terlibat dalam operasional PLN, baik dimasa lalu sewaktu masih aktif bekerja di PLN maupun saat ini sebagai pemerhati PLN, para mantan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pensiun Pekerja Listrik Nasional (SPPLN) tersebut berharap sosok terbaik yang akan ditugaskan memimpin perusahaan setrum milik negara tersebut.
"PLN adalah perusahaan negara yang strategis yang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 adalah menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dikuasai negara. Posisi ini tentu sangat penting bagi kemajuan bangsa dalam rangka menggerakkan perekonomian Indonesia," ungkap Ketua SPPLN Edwin Dwana Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/11/2019).
Kehadiran PLN untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa itu menurutnya tentu tidak terlepas dari para pengelola PLN yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh presiden. "Sejalan dengan Nawacita serta keluhan presiden saat peresmian PLTP Lahendong di Minahasa beberapa waktu lalu, bahwa tarif listrik PLN termasuk mahal dibandingkan negara lain karena adanya broker atau calo, maka kami dari SPPLN mendukung pemerintah untuk memilih dirut, direktur dan komisaris yang mampu mewujudkan tarif listrik yang lebih murah tersebut," tuturnya.
Untuk itu, papar Edwin, calon dirut PLN, direksi dan komisaris minimal memiliki beberapa kriteria, antara lain punya integritas kuat, jujur dan berakhlak baik. Tidak mentolerir adanya indikasi calo atau broker dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selanjutnya, profesional dalam bekerja. Memiliki kompetensi dalam bidang kelistrikan, mengetahui proses bisnis PLN sehinggga mampu mengimplementasikan jalannya roda proses bisnis kelistrikan dengan efektif dan efisien.
"Pada akhirnya keberhasilan pengelola PLN yang ditunjuk pemerintah adalah sejauh mana listrik dapat dinikmati masyarakat dengan keandalan yang tinggi dan sesuai harapan Presiden Jokowi, yakni tarif listrik tidak lebih mahal dibanding negara lain," tegasnya.
Hal senada dikatakan mantan Ketua Umum SP PLN dan praktisi kelistrikan Jumadis Abda. Melalui pemilihan dirut serta dewan direksi yang punya kualifikasi baik, termasuk komisaris yang aktif, ia yakin akan membuat PLN berkinerja baik.
"Banyak peluang-peluang PLN berkinerja baik dengan cara menekan biaya pokok produksi listrik. Bukan dengan menaikkan tarif listrik yang justru semakin membuat terpuruk perekonomian Indonesia. Tarif listrik ternasuk salah satu yang menyebabkan industri kalah bersaing dari industri sejenis di negara lain," tandasnya.
Salah satunya adalah para mantan pekerja di PT PLN (Persero). Sebagai bagian yang terlibat dalam operasional PLN, baik dimasa lalu sewaktu masih aktif bekerja di PLN maupun saat ini sebagai pemerhati PLN, para mantan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pensiun Pekerja Listrik Nasional (SPPLN) tersebut berharap sosok terbaik yang akan ditugaskan memimpin perusahaan setrum milik negara tersebut.
"PLN adalah perusahaan negara yang strategis yang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 adalah menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dikuasai negara. Posisi ini tentu sangat penting bagi kemajuan bangsa dalam rangka menggerakkan perekonomian Indonesia," ungkap Ketua SPPLN Edwin Dwana Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/11/2019).
Kehadiran PLN untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa itu menurutnya tentu tidak terlepas dari para pengelola PLN yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh presiden. "Sejalan dengan Nawacita serta keluhan presiden saat peresmian PLTP Lahendong di Minahasa beberapa waktu lalu, bahwa tarif listrik PLN termasuk mahal dibandingkan negara lain karena adanya broker atau calo, maka kami dari SPPLN mendukung pemerintah untuk memilih dirut, direktur dan komisaris yang mampu mewujudkan tarif listrik yang lebih murah tersebut," tuturnya.
Untuk itu, papar Edwin, calon dirut PLN, direksi dan komisaris minimal memiliki beberapa kriteria, antara lain punya integritas kuat, jujur dan berakhlak baik. Tidak mentolerir adanya indikasi calo atau broker dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selanjutnya, profesional dalam bekerja. Memiliki kompetensi dalam bidang kelistrikan, mengetahui proses bisnis PLN sehinggga mampu mengimplementasikan jalannya roda proses bisnis kelistrikan dengan efektif dan efisien.
"Pada akhirnya keberhasilan pengelola PLN yang ditunjuk pemerintah adalah sejauh mana listrik dapat dinikmati masyarakat dengan keandalan yang tinggi dan sesuai harapan Presiden Jokowi, yakni tarif listrik tidak lebih mahal dibanding negara lain," tegasnya.
Hal senada dikatakan mantan Ketua Umum SP PLN dan praktisi kelistrikan Jumadis Abda. Melalui pemilihan dirut serta dewan direksi yang punya kualifikasi baik, termasuk komisaris yang aktif, ia yakin akan membuat PLN berkinerja baik.
"Banyak peluang-peluang PLN berkinerja baik dengan cara menekan biaya pokok produksi listrik. Bukan dengan menaikkan tarif listrik yang justru semakin membuat terpuruk perekonomian Indonesia. Tarif listrik ternasuk salah satu yang menyebabkan industri kalah bersaing dari industri sejenis di negara lain," tandasnya.
(fjo)
Explore More