bjb Tawari Program Pendanaan Daerah ke Pemprov Banten
Kamis, 28 November 2019 - 01:08 WIB
bjb Tawari Program Pendanaan Daerah ke Pemprov Banten
A
A
A
SERANG - Bank bjb mulai menjejaki program pendanaan daerah kepada Pemerintah Provinsi Banten dan 8 kabupaten/kota se-Banten. Fasilitas berupa kredit tersebut untuk mendukung percepatan program pembangunan pemerintah daerah.
Direktur Konsumer dan Ritel Bank bjb, Suartini, mengatakan sejak awal berdiri, bank bjb telah berperan aktif dalam penyaluran kredit infrastruktur dalam rangka dukungan bank yang bertindak sebagai lead maupun arranger dalam pembiayaan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur.
"bjb pinjaman daerah ditujukan untuk mendanai kegiatan proyek-proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa Pemprov Banten yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Banten," kata Suartini kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Rabu (27/11/2019).
Suartini menjelaskan, Bank bjb selalu berperan aktif dan mendukung pembangunan untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih kuat dengan menawarkan produk berkualitas dengan keuntungan-keuntungan yang menarik, diantaranya suku bunga kompetitif, jaminan clean basis dan hasil keuntungan yang kembali ke pemerintah daerah.
"Tentunya hal ini adalah keuntungan yang sangat menarik bagi daerah-daerah yang bergabung dengan Bank bjb, selain mendapat keuntungan dari segi pembiayaan infrastruktur maupun investasi bagi daerahnya tetapi juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah," tandasnya.
Program bjb pinjaman daerah kepada pemerintah daerah terbagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan jangka waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Pertama jangka pendek yakni, pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun anggaran, dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang dapat digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
Kemudian jangka menengah, pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan.
"Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah," kata Suartini.
Terakhir jangka panjang, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah.
Direktur Konsumer dan Ritel Bank bjb, Suartini, mengatakan sejak awal berdiri, bank bjb telah berperan aktif dalam penyaluran kredit infrastruktur dalam rangka dukungan bank yang bertindak sebagai lead maupun arranger dalam pembiayaan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur.
"bjb pinjaman daerah ditujukan untuk mendanai kegiatan proyek-proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa Pemprov Banten yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Banten," kata Suartini kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Rabu (27/11/2019).
Suartini menjelaskan, Bank bjb selalu berperan aktif dan mendukung pembangunan untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih kuat dengan menawarkan produk berkualitas dengan keuntungan-keuntungan yang menarik, diantaranya suku bunga kompetitif, jaminan clean basis dan hasil keuntungan yang kembali ke pemerintah daerah.
"Tentunya hal ini adalah keuntungan yang sangat menarik bagi daerah-daerah yang bergabung dengan Bank bjb, selain mendapat keuntungan dari segi pembiayaan infrastruktur maupun investasi bagi daerahnya tetapi juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah," tandasnya.
Program bjb pinjaman daerah kepada pemerintah daerah terbagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan jangka waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Pertama jangka pendek yakni, pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun anggaran, dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang dapat digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
Kemudian jangka menengah, pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah di daerah yang bersangkutan.
"Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah," kata Suartini.
Terakhir jangka panjang, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah.
(ven)
Lihat Juga :
