Nilai Tukar Akan Pengaruhi Pembelian Listrik ke IPP

JAKARTA - Pemerintah masih menggodok nama calon direktur utama (dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hingga saat ini, posisi dirut di BUMN kelistrikan itu masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN memutuskan mengangkat Sripeni Inten Cahyani sebagai pelaksana tugas direktur utama PLN pada 2 Agustus 2019 lalu.

Pengamat kelistrikan, Okky Setiawan, mengatakan manajemen PLN akan dihadapkan pada tantangan besar di masa mendatang. Salah satu tugas berat yang akan dihadapi yakni dampak krisis global yang dikhawatirkan memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Padahal, PLN memiliki sejumlah kewajiban termasuk membeli listrik dari pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dalam mata uang dolar AS. Sementara PLN menjual listrik kepada konsumen di dalam negeri dalam mata uang rupiah, termasuk sejumlah proyek kelistrikan dalam program 35 ribu MW.

"Ini tentu memberatkan bagi PLN. Siapapun dirut nanti yang dipilih pemerintah, yang penting bisa menyelamatkan PLN," kata Okky di Jakarta Jumat (29/11/2019).

Karenanya menurut Okky, dirut PLN terpilih nantinya harus berani melakukan negosiasi dengan IPP untuk menetapkan nilai tukar dalam kontrak (power purchase agreement/PPA), dengan besaran yang tidak memberatkan konsumen dan juga tidak memberatkan keuangan PLN. "Misalnya dipatok sebesar Rp12.000 per dolar AS," imbuhnya.

Alasannya, kata Okky, karena situasi ekonomi global tahun depan yang diperkirakan mengalami perlambatan. "Bukan tidak mungkin terjadi lonjakan kurs dolar AS. Jika hal ini terjadi, akan membuat lesu kegiatan investasi kelistrikan di Indonesia, termasuk program 35 ribu MW. Dengan dipatok dari awal di PPA, menurut saya juga akan membuat investor lebih tenang karena ada jaminan kepastian berbisnis dengan PLN," katanya.

Menurut Okky selain syarat di atas, dirut PLN juga harus menguasai masalah kelistrikan, mulai dari pembangkitan, transmisi dan juga distribusi, serta keuangan. Sosok itu juga harus bisa bekerja sama dan sejalan dengan kebijakan pemerintah.