Soal Wacana Dibukanya Bisnis Avtur, Pengamat: Asal Jangan Cuma Impor
Jum'at, 06 Desember 2019 - 16:12 WIB
Soal Wacana Dibukanya Bisnis Avtur, Pengamat: Asal Jangan Cuma Impor
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pengamat di bidang energi angkat bicara mengenai berkembangnya wacana membuka bisnis avtur pada pemain baru selain PT Pertamina (Persero). Para pengamat menilai keluhan soal harga avtur Pertamina hanya alasan untuk membuka pintu bagi pemain baru.
"Harga avtur terkesan hanya jadi kambing hitam dan alasan buat masuknya pemain baru avtur di indonesia. Soalnya, pemain baru sangat bisa dipastikan akan impor avtur, dan ini bertentangan dengan program pemerintah yang ingin mengurangi defisit migas," ujar pengamat energi Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini menegaskan, jika para pemain baru tersebut tak bisa memproduksi avtur di dalam negeri, maka percuma saja bisnis tersebut dibuka ke swasta. Tak hanya itu, sambung dia, pemerintah juga perlu mewajibkan para pemain baru itu untuk memiliki sarana dan fasilitas sendiri sehingga tidak menyewa dari Pertamina.
"Hal penting lainnya, mereka juga harus diwajibkan untuk beroperasi di bandara-bandara kecil di seluruh Indonesia. Jangan hanya di bandara-bandara besar saja," tegasnya.
Soal kewajiban memproduksi avtur di dalam negeri, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan hal yang sama. Kendati memberikan sinyal untuk mempersilahkan swasta ikut menjual avtur dan bersaing dengan Pertamina, Erick memberi persyaratan agar avtur yang dijual diproduksi di dalam negeri sehingga tidak impor.
"Kalau swasta yang produksi avtur welcome saja. Yang tidak boleh cuma minta lisensi, impor akhirnya nanti. Kami-kami yang di BUMN atau di kementerian ditugaskan menekan impor migas tapi di pihak lainnya malah impor terus, akhirnya kami yang disalahkan lagi," ujar Erick belum lama ini.
Menanggapi hal itu, Sofyano mengatakan bahwa untuk mengurangi defisit migas, sudah saatnya pemerintah menetapkan Pertamina sebegai agregator BBM jenis solar dan avtur yang sudah bisa disediakan di dalam negeri karena terkait program B30.
Sementara itu, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai, sektor migas adalah salah satu cabang produksi penting yang harusnya diberikan kepada BUMN, termasuk penyediaan avtur yang berasal dari produksi dalam negeri dengan bahan baku dalam negeri pula.
"Bisnis avtur oleh swasta tidak boleh bersandar pada aset pertamina dan apalagi hanya meminta lisensi impor demi keuntungan korporasi semata," tandasnya.
Ekonom AEPI Salamuddin Daeng menambahkan, pemerintah hendaknya tidak tergoda membuka keran impor avtur kepada pihak manapun baik Pertamina maupun swasta dengan alasan apapun. Dikarenakan impor produk BBM sudah membuat Indonesia terjajah dalam ketergantungan.
"Avtur adalah jenis bahan bakar yang sudah bisa diproduksi oleh kilang dalam negeri. Jika pemerintah tergoda lagi melakukan impor, apalagi dengan mengizinkan swasta melakukan impor, maka dikhawatirkan kinerja kilang dalam negeri akan terganggu," ujarnya.
Jika ada kementerian yang mau melakukan liberalisasi avtur dengan cara membuka keran impor, imbuh dia, maka itu sama saja dengan menantang perintah Presiden Jokowi yang bertekad mengurangi impor dalam upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan yang saat ini mengalami defisit.
"Harga avtur terkesan hanya jadi kambing hitam dan alasan buat masuknya pemain baru avtur di indonesia. Soalnya, pemain baru sangat bisa dipastikan akan impor avtur, dan ini bertentangan dengan program pemerintah yang ingin mengurangi defisit migas," ujar pengamat energi Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) ini menegaskan, jika para pemain baru tersebut tak bisa memproduksi avtur di dalam negeri, maka percuma saja bisnis tersebut dibuka ke swasta. Tak hanya itu, sambung dia, pemerintah juga perlu mewajibkan para pemain baru itu untuk memiliki sarana dan fasilitas sendiri sehingga tidak menyewa dari Pertamina.
"Hal penting lainnya, mereka juga harus diwajibkan untuk beroperasi di bandara-bandara kecil di seluruh Indonesia. Jangan hanya di bandara-bandara besar saja," tegasnya.
Soal kewajiban memproduksi avtur di dalam negeri, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan hal yang sama. Kendati memberikan sinyal untuk mempersilahkan swasta ikut menjual avtur dan bersaing dengan Pertamina, Erick memberi persyaratan agar avtur yang dijual diproduksi di dalam negeri sehingga tidak impor.
"Kalau swasta yang produksi avtur welcome saja. Yang tidak boleh cuma minta lisensi, impor akhirnya nanti. Kami-kami yang di BUMN atau di kementerian ditugaskan menekan impor migas tapi di pihak lainnya malah impor terus, akhirnya kami yang disalahkan lagi," ujar Erick belum lama ini.
Menanggapi hal itu, Sofyano mengatakan bahwa untuk mengurangi defisit migas, sudah saatnya pemerintah menetapkan Pertamina sebegai agregator BBM jenis solar dan avtur yang sudah bisa disediakan di dalam negeri karena terkait program B30.
Sementara itu, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menilai, sektor migas adalah salah satu cabang produksi penting yang harusnya diberikan kepada BUMN, termasuk penyediaan avtur yang berasal dari produksi dalam negeri dengan bahan baku dalam negeri pula.
"Bisnis avtur oleh swasta tidak boleh bersandar pada aset pertamina dan apalagi hanya meminta lisensi impor demi keuntungan korporasi semata," tandasnya.
Ekonom AEPI Salamuddin Daeng menambahkan, pemerintah hendaknya tidak tergoda membuka keran impor avtur kepada pihak manapun baik Pertamina maupun swasta dengan alasan apapun. Dikarenakan impor produk BBM sudah membuat Indonesia terjajah dalam ketergantungan.
"Avtur adalah jenis bahan bakar yang sudah bisa diproduksi oleh kilang dalam negeri. Jika pemerintah tergoda lagi melakukan impor, apalagi dengan mengizinkan swasta melakukan impor, maka dikhawatirkan kinerja kilang dalam negeri akan terganggu," ujarnya.
Jika ada kementerian yang mau melakukan liberalisasi avtur dengan cara membuka keran impor, imbuh dia, maka itu sama saja dengan menantang perintah Presiden Jokowi yang bertekad mengurangi impor dalam upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan yang saat ini mengalami defisit.
(fjo)
Lihat Juga :
