Ini Langkah Pemerintah Tekan Biaya Logistik Transportasi Laut
Ini Langkah Pemerintah Tekan Biaya Logistik Transportasi Laut
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya-upaya untuk menekan biaya logistik di Indonesia sekaligus juga meningkatkan kontribusi sektor perhubungan laut terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya di sektor perhubungan laut.
Upaya pertama yang dilakukan yaitu penerapan penyederhanaan regulasi terkait kepelabuhanan untuk menunjang kemudahan dalam berinvestasi seperti deregulasi perizinan dan implementasi perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Kebijakan tersebut telah berjalan di 32 pelabuhan pada tahun 2019.
"Hal itu terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang melalui empat Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar," ujar Menhub Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2019).
Kemudian adanya program tol laut, dimana pada tahun 2019 telah terdapat 20 trayek tol laut yang diharapkan dapat mengurangi disparitas harga khususnya di wilayah timur Indonesia. Melalui program tol laut ini harga barang pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20-30%.
Pemerintah juga melayani masyarakat melalui 113 trayek penyelenggaraan angkutan perintis pada tahun 2019, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), atau subsidi bagi kapal penumpang PT. Pelni sebanyak 26 kapal dan penyelenggaraan enam kapal angkutan ternak yang telah berjalan di enam trayek.
Pada tahun 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan.
Namun di sisi lain, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih rendah. Menurut data BPS 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15%, atau hanya sekitar 13,32%.
Menhub Budi berharap anggota INSA dapat melakukan terobosan baru untuk membuktikan kemampuannya dalam menjawab tantangan di masa yang akan datang sehingga Indonesia mampu bersaing di dunia internasional.
Menhub mengatakan, peluang investasi di sektor perhubungan laut terbuka lebar karena Pemerintah tengah mendorong pengembangan Kawasan pariwisata dengan membuka pelabuhan untuk kapal-kapal wisata.
"Tentunya peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh perusahaan pelayaran nasional khususnya anggota INSA, dengan menambah investasi baik secara mandiri serta tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan investor asing, sehingga pelayaran nasional juga dapat menguasai pangsa wisatawan internasional di destinasi pariwisata yang strategis tersebut," tandasnya.
Upaya pertama yang dilakukan yaitu penerapan penyederhanaan regulasi terkait kepelabuhanan untuk menunjang kemudahan dalam berinvestasi seperti deregulasi perizinan dan implementasi perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Kebijakan tersebut telah berjalan di 32 pelabuhan pada tahun 2019.
"Hal itu terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang melalui empat Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar," ujar Menhub Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2019).
Kemudian adanya program tol laut, dimana pada tahun 2019 telah terdapat 20 trayek tol laut yang diharapkan dapat mengurangi disparitas harga khususnya di wilayah timur Indonesia. Melalui program tol laut ini harga barang pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20-30%.
Pemerintah juga melayani masyarakat melalui 113 trayek penyelenggaraan angkutan perintis pada tahun 2019, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO), atau subsidi bagi kapal penumpang PT. Pelni sebanyak 26 kapal dan penyelenggaraan enam kapal angkutan ternak yang telah berjalan di enam trayek.
Pada tahun 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan.
Namun di sisi lain, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih rendah. Menurut data BPS 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15%, atau hanya sekitar 13,32%.
Menhub Budi berharap anggota INSA dapat melakukan terobosan baru untuk membuktikan kemampuannya dalam menjawab tantangan di masa yang akan datang sehingga Indonesia mampu bersaing di dunia internasional.
Menhub mengatakan, peluang investasi di sektor perhubungan laut terbuka lebar karena Pemerintah tengah mendorong pengembangan Kawasan pariwisata dengan membuka pelabuhan untuk kapal-kapal wisata.
"Tentunya peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh perusahaan pelayaran nasional khususnya anggota INSA, dengan menambah investasi baik secara mandiri serta tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan investor asing, sehingga pelayaran nasional juga dapat menguasai pangsa wisatawan internasional di destinasi pariwisata yang strategis tersebut," tandasnya.
(fjo)
Explore More