Kementerian Desa Rencanakan Bentuk Super Holding BUMDes
Kementerian Desa Rencanakan Bentuk Super Holding BUMDes
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah merencanakan pembentukan super holdling Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana super holding ini cakupannya akan lebih besar dari holding BUMDes. Holding BUMDes sendiri sudah diluncurkan sejak 2017 lalu.
“Kalau tadi (produksi padi di holding BUMDes) dari 3.000 ton menjadi 6.000 ton. Kalau di tempat lain dari 3.000 ton menjadi 10.000 ton. Ada lagi dari 5.000 ton menjadi 200.000 ton. Nah ini kan sudah butuh jaringan, sudah butuh kalau perlu ekspor. Nah kalau sudah begitu yang disebut pak Presiden adalah dengan superholding. Kalau perlu melibatkan BUMN," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Dia mengatakan pembentukan super holding tidak tergantung pada jumlah desa tapi besaran produktivitasnya. Menurutnya jika sudah sangat tinggi tidak mungkin dikelola secara mandiri oleh BUMDes.
"Tergantung produksinya. Jadi tidak ngomong kawasan tapi besaran produktivitas. Kalau besar kan enggak mungkin dikelola lagi. Misalnya sampai ekspor kan enggak mungkin dikelola BUMDes," tuturnya.
Ditanyakan apakah ada standar khusus dalam pebentukan super holding BUMDes, dia mengatakan tidak. Dia hanya menekankan besaran produktivas dari sebuah BUMDes saja.
"Enggak ada (standar). Misalnya kalau kapasitasnya melebihi kemampuan pemasaran ya tentu dibutuhkan pendampingan yang lebih besar lagi," paparnya.
“Kalau tadi (produksi padi di holding BUMDes) dari 3.000 ton menjadi 6.000 ton. Kalau di tempat lain dari 3.000 ton menjadi 10.000 ton. Ada lagi dari 5.000 ton menjadi 200.000 ton. Nah ini kan sudah butuh jaringan, sudah butuh kalau perlu ekspor. Nah kalau sudah begitu yang disebut pak Presiden adalah dengan superholding. Kalau perlu melibatkan BUMN," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Dia mengatakan pembentukan super holding tidak tergantung pada jumlah desa tapi besaran produktivitasnya. Menurutnya jika sudah sangat tinggi tidak mungkin dikelola secara mandiri oleh BUMDes.
"Tergantung produksinya. Jadi tidak ngomong kawasan tapi besaran produktivitas. Kalau besar kan enggak mungkin dikelola lagi. Misalnya sampai ekspor kan enggak mungkin dikelola BUMDes," tuturnya.
Ditanyakan apakah ada standar khusus dalam pebentukan super holding BUMDes, dia mengatakan tidak. Dia hanya menekankan besaran produktivas dari sebuah BUMDes saja.
"Enggak ada (standar). Misalnya kalau kapasitasnya melebihi kemampuan pemasaran ya tentu dibutuhkan pendampingan yang lebih besar lagi," paparnya.
(ven)
Explore More