Kemenkop UKM Gandeng ISMI Wujudkan UMKM Naik Kelas
Sabtu, 14 Desember 2019 - 17:01 WIB
Kemenkop UKM Gandeng ISMI Wujudkan UMKM Naik Kelas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengajak Ikatan Saudagar Muslim Se-Indonesia (ISMI) bekerja sama untuk mewujudkan UMKM naik kelas. Program ini dinilainya sangat perlu untuk mendorong tranformasi struktur ekonomi nasional agar lebih sehat dan berkeadilan.
Struktur perekonomian nasional yang saat ini berbentuk piramid, didominasi oleh usaha mikro dengan jumlah mencapai 60 juta unit. Adapun kontribusinya terhadap perekonomian (produk domestik bruto/PDB) hanya 60%. Berbanding terbalik dengan usaha besar yang jumlahnya hanya 5.500 unit namun kontribusi terhadap PDB mencapai 40%.
"Kita sama-sama mendukung dan mendorong perubahan struktur ekonomi yang lebih berkeadilan agar tidak dikuasai segelintir orang. Kita harus kerja keras mewujudkan UMKM naik kelas," kata Teten di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
Menkop UKM mengatakan, program UMKM naik kelas ini dilaksanakan dengan pendekatan kluster dan komunitas. Karena itu, kata dia, sangat tepat jika ISMI terlibat dalam mendukung strategi UMKM naik kelas.
Teten menegaskan, jika 10% saja UMKM naik kelas, dampaknya terhadap perubahan struktur ekonomi nasional akan sangat siginifikan. "Jika 10% dari 60.000 lebih usaha menengah menjadi usaha besar, berarti ada 6.000 usaha menengah yang harus naik kelas. Dari 10% usaha kecil yang jumlahnya lebih dari 700.000 unit, berarti ada 70.000 usaha kecil yang akan naik kelas menjadi usaha menengah. Mari kita sama-sama mencari usaha itu," kata Teten.
Ditegaskannya, jika tidak terjadi peningkatan kelas UMKM, maka usaha mikro yang umumnya merupakan usaha informal akan semakin besar jumlahnya. Seiring dengan itu, persaingan di antara usaha mikro pun akan semakin tajam.
Teten mengajak ISMI melihat peluang usaha dari komoditas produk unggulan di setiap daerah. Dia mengatakan, ada berbagai produk ekspor Indonesia yang dulu menjadi unggulan namun kini menurun tajam seperti sepatu, tekstil seiring terjadinya sunset industry. Karena itu, tegas dia, harus ada produk unggulan domestik yang digali dan diolah dengan baik.
Produk unggulan yang bisa ditingkatkan salah satunya produk kelautan dan perikanan, seperti komoditas rumput laut dan udang. Teten mengemukakan pengelolaan tambak udang rakyat dapat meningkat produksi udang secara nasional.
Ditargetkan perluasan tambak udang hingga 350.000 hektare di 17 lokasi di seluruh Indonesia dapat meningkatkan ekspor udang. Ia menyebutkan, India yang merupakan eksportir udang terbesar dunia juga mengembangkan tambak udang rakyat. Produk unggulan lainnnya adalah holtikultura, home decor, halal food, muslim fashion.
"Pembiayaan relatif mudah, ada KUR ada dana bergulir LPDB. BRI sudah diminta untuk mengalokasikan kreditnya 80% untuk UMKM. Dengan model bisnis yang kita kenalkan, ada komoditas unggulannya dan ada off taker, BRI mau membiayai," kata Teten.
Ia menegaskan dalam mencapai UMKM naik kelas tidak saja mendorong pada akses pembiayaan murah, tetapi memasukkan UMKM ke dalam rantai pasok (supply chain) nasional, bahkan global.
"Ekspor UKM Indonesia saat ini masih rendah, hanya 14%, jauh dari negara lain seperti UKM Vietnam 17%, Korea 60%, Jepang 55%, dan China 70%," ujarnya.
Struktur perekonomian nasional yang saat ini berbentuk piramid, didominasi oleh usaha mikro dengan jumlah mencapai 60 juta unit. Adapun kontribusinya terhadap perekonomian (produk domestik bruto/PDB) hanya 60%. Berbanding terbalik dengan usaha besar yang jumlahnya hanya 5.500 unit namun kontribusi terhadap PDB mencapai 40%.
"Kita sama-sama mendukung dan mendorong perubahan struktur ekonomi yang lebih berkeadilan agar tidak dikuasai segelintir orang. Kita harus kerja keras mewujudkan UMKM naik kelas," kata Teten di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
Menkop UKM mengatakan, program UMKM naik kelas ini dilaksanakan dengan pendekatan kluster dan komunitas. Karena itu, kata dia, sangat tepat jika ISMI terlibat dalam mendukung strategi UMKM naik kelas.
Teten menegaskan, jika 10% saja UMKM naik kelas, dampaknya terhadap perubahan struktur ekonomi nasional akan sangat siginifikan. "Jika 10% dari 60.000 lebih usaha menengah menjadi usaha besar, berarti ada 6.000 usaha menengah yang harus naik kelas. Dari 10% usaha kecil yang jumlahnya lebih dari 700.000 unit, berarti ada 70.000 usaha kecil yang akan naik kelas menjadi usaha menengah. Mari kita sama-sama mencari usaha itu," kata Teten.
Ditegaskannya, jika tidak terjadi peningkatan kelas UMKM, maka usaha mikro yang umumnya merupakan usaha informal akan semakin besar jumlahnya. Seiring dengan itu, persaingan di antara usaha mikro pun akan semakin tajam.
Teten mengajak ISMI melihat peluang usaha dari komoditas produk unggulan di setiap daerah. Dia mengatakan, ada berbagai produk ekspor Indonesia yang dulu menjadi unggulan namun kini menurun tajam seperti sepatu, tekstil seiring terjadinya sunset industry. Karena itu, tegas dia, harus ada produk unggulan domestik yang digali dan diolah dengan baik.
Produk unggulan yang bisa ditingkatkan salah satunya produk kelautan dan perikanan, seperti komoditas rumput laut dan udang. Teten mengemukakan pengelolaan tambak udang rakyat dapat meningkat produksi udang secara nasional.
Ditargetkan perluasan tambak udang hingga 350.000 hektare di 17 lokasi di seluruh Indonesia dapat meningkatkan ekspor udang. Ia menyebutkan, India yang merupakan eksportir udang terbesar dunia juga mengembangkan tambak udang rakyat. Produk unggulan lainnnya adalah holtikultura, home decor, halal food, muslim fashion.
"Pembiayaan relatif mudah, ada KUR ada dana bergulir LPDB. BRI sudah diminta untuk mengalokasikan kreditnya 80% untuk UMKM. Dengan model bisnis yang kita kenalkan, ada komoditas unggulannya dan ada off taker, BRI mau membiayai," kata Teten.
Ia menegaskan dalam mencapai UMKM naik kelas tidak saja mendorong pada akses pembiayaan murah, tetapi memasukkan UMKM ke dalam rantai pasok (supply chain) nasional, bahkan global.
"Ekspor UKM Indonesia saat ini masih rendah, hanya 14%, jauh dari negara lain seperti UKM Vietnam 17%, Korea 60%, Jepang 55%, dan China 70%," ujarnya.
(fjo)
Lihat Juga :
