Kemenparekraf Siapkan Strategi Pariwisata Terintegrasi
Rabu, 18 Desember 2019 - 05:43 WIB
Kemenparekraf Siapkan Strategi Pariwisata Terintegrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) siapkan strategi pariwisata nasional terintegrasi atau National Integrated Tourism Masterplan yang akan memperkuat PP 50/2011.
Masterplan tersebut akan melengkapi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) yang lebih teknis dan terkini.
Menparekraf Wishnutama Kusubandio menegaskan, masterplan tersebut diharapkan dapat mempercepat kinerja dan inovasi bidang pariwisata memasuki tahun 2020. Untuk itu, berbagai strategi telah dimatangkan dan siap diimplementasikan.
Selain menetapkan lima destinasi wisata super prioritas di 2020, Kemenparekraf juga telah menyiapkan enam destinasi prioritas untuk tahun 2021 nanti. Enam destinasi tersebut adalah Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Tanjung Kelayang, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, dan Morotai.
Menurut Menparekraf, kunci pendekatan yang dilakukan pihaknya demi mengejar kualitas wisatawan. Strategi yang dilakukan akan meningkatkan durasi tinggal dan belanja yang dilakukan. "Kita harus ganti strategi untuk mengejar kualitas karena negara asal turisnya dari jauh. Harus dibikin nyaman agar tinggal lebih lama dan belanja lebih banyak. Dampaknya untuk mengoptimalkan devisa negara," ujar Wishnutama didampingi Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR Senin, (16/12) malam.
Dia menyebutkan, salah satu strategi yang akan dikembangkan adalah memperbanyak Jendela Indonesia, seperti melalui konten film untuk menambah pengalaman warga negara asing tentang Indonesia. Selain film yang juga akan dikembangkan adalah restoran berkualitas untuk membuat wisatawan tertarik dan berwisata ke Indonesia.
"Misalnya di kota Melbourne belum ada restoran Indonesia yang representatif. Padahal mahasiswa kita banyak di sana dan restoran negara lain juga sangat banyak untuk menarik wisatawan dari Australia," papar Wishnutama.
Lebih lanjut dia mengatakan Indonesia, juga harus memaksimalkan pendekatan menggunakan komoditas kopi untuk mengenalkan Indonesia kepada masyarakat negara dunia. Dari pengalamannya pada banyak toko kopi di berbagai negara dunia selalu mencantumkan Indonesia sebagai negara asal kopi yang dihidangkan. Karena itu Indonesia harus memiliki toko kopi yang khusus sehingga akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara penghasil kopi."Kita harus mencontoh Australia yang serius mengembangkan wisata minuman anggur atau wine. Bahkan bisa mengalahkan Perancis yang sudah lama dikenal sebagai produsen wine," jelasnya.
Dia mengemukakan, konsep pembaruan pemasaran pariwisata nasional perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian. Menurutnya saat ini dengan pendekatan teknologi digital bisa menghasilkan Digital Micro Targeting. Sehingga sasaran wisatawan akan lebih presisi dan akan lebih berkualitas.
Pendekatan terbaru lainnya yang disebutkan dengan mengoptimalkan konten kreator dan influencer yang terkenal di negara asal wisatawan. "Kita juga ingin kerjasama dengan pembuat film internasional. Banyak contoh sukses seperti film Crazy Rich Asian yang meningkatkan citra Singapura. Film sukses lainnya adalah The Lord of the Rings yang berhasil mendongkrak pariwisata di Selandia Baru," ungkapnya.
Sementara itu, Komisi X DPR RI mendukung Kemenparekraf untuk menyusun rencana induk pariwisata nasional yang terintegrasi. Namun tetap menekankan seluruh daerah telah memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan mensinergikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
"Komisi X mendesak Kemenparekraf untuk segera menyusun dan menyelesaikan Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Ekraf)," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
Terhadap anggaran sejumlah Rp100 miliar yang dialokasikan untuk Badan Otorita Pelaksana Danau Toba yang masih diblokir, lanjut Syaiful, Komisi X DPR akan melakukan pembahasan dalam rapat kerja secara khusus dalam pengambilan keputusannya.
Menurut Syaiful, Komisi X mendukung Kemenparekraf untuk melakukan upaya peningkatan devisa melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, peningkatan SDM, partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif. “Kami juga mengapresiasi dan mendukung upaya inovasi Kemenparekraf untuk melakukan promosi dan pemasaran ekonomi kreatif dan aplikasi dengan menciptakan kompetisi yang adil antara aplikasi asing dan lokal," terangnya. (Hafid Fuad)
Masterplan tersebut akan melengkapi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) yang lebih teknis dan terkini.
Menparekraf Wishnutama Kusubandio menegaskan, masterplan tersebut diharapkan dapat mempercepat kinerja dan inovasi bidang pariwisata memasuki tahun 2020. Untuk itu, berbagai strategi telah dimatangkan dan siap diimplementasikan.
Selain menetapkan lima destinasi wisata super prioritas di 2020, Kemenparekraf juga telah menyiapkan enam destinasi prioritas untuk tahun 2021 nanti. Enam destinasi tersebut adalah Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Tanjung Kelayang, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, dan Morotai.
Menurut Menparekraf, kunci pendekatan yang dilakukan pihaknya demi mengejar kualitas wisatawan. Strategi yang dilakukan akan meningkatkan durasi tinggal dan belanja yang dilakukan. "Kita harus ganti strategi untuk mengejar kualitas karena negara asal turisnya dari jauh. Harus dibikin nyaman agar tinggal lebih lama dan belanja lebih banyak. Dampaknya untuk mengoptimalkan devisa negara," ujar Wishnutama didampingi Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR Senin, (16/12) malam.
Dia menyebutkan, salah satu strategi yang akan dikembangkan adalah memperbanyak Jendela Indonesia, seperti melalui konten film untuk menambah pengalaman warga negara asing tentang Indonesia. Selain film yang juga akan dikembangkan adalah restoran berkualitas untuk membuat wisatawan tertarik dan berwisata ke Indonesia.
"Misalnya di kota Melbourne belum ada restoran Indonesia yang representatif. Padahal mahasiswa kita banyak di sana dan restoran negara lain juga sangat banyak untuk menarik wisatawan dari Australia," papar Wishnutama.
Lebih lanjut dia mengatakan Indonesia, juga harus memaksimalkan pendekatan menggunakan komoditas kopi untuk mengenalkan Indonesia kepada masyarakat negara dunia. Dari pengalamannya pada banyak toko kopi di berbagai negara dunia selalu mencantumkan Indonesia sebagai negara asal kopi yang dihidangkan. Karena itu Indonesia harus memiliki toko kopi yang khusus sehingga akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara penghasil kopi."Kita harus mencontoh Australia yang serius mengembangkan wisata minuman anggur atau wine. Bahkan bisa mengalahkan Perancis yang sudah lama dikenal sebagai produsen wine," jelasnya.
Dia mengemukakan, konsep pembaruan pemasaran pariwisata nasional perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian. Menurutnya saat ini dengan pendekatan teknologi digital bisa menghasilkan Digital Micro Targeting. Sehingga sasaran wisatawan akan lebih presisi dan akan lebih berkualitas.
Pendekatan terbaru lainnya yang disebutkan dengan mengoptimalkan konten kreator dan influencer yang terkenal di negara asal wisatawan. "Kita juga ingin kerjasama dengan pembuat film internasional. Banyak contoh sukses seperti film Crazy Rich Asian yang meningkatkan citra Singapura. Film sukses lainnya adalah The Lord of the Rings yang berhasil mendongkrak pariwisata di Selandia Baru," ungkapnya.
Sementara itu, Komisi X DPR RI mendukung Kemenparekraf untuk menyusun rencana induk pariwisata nasional yang terintegrasi. Namun tetap menekankan seluruh daerah telah memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan mensinergikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
"Komisi X mendesak Kemenparekraf untuk segera menyusun dan menyelesaikan Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Ekraf)," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
Terhadap anggaran sejumlah Rp100 miliar yang dialokasikan untuk Badan Otorita Pelaksana Danau Toba yang masih diblokir, lanjut Syaiful, Komisi X DPR akan melakukan pembahasan dalam rapat kerja secara khusus dalam pengambilan keputusannya.
Menurut Syaiful, Komisi X mendukung Kemenparekraf untuk melakukan upaya peningkatan devisa melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, peningkatan SDM, partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif. “Kami juga mengapresiasi dan mendukung upaya inovasi Kemenparekraf untuk melakukan promosi dan pemasaran ekonomi kreatif dan aplikasi dengan menciptakan kompetisi yang adil antara aplikasi asing dan lokal," terangnya. (Hafid Fuad)
(nfl)
Lihat Juga :
