BPKP Kawal Akuntabilitas Program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawal akuntabilitas dan transparansi program pemulihan ekonomi nasional sektor pariwisata yang digagas oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab BPKP untuk mengawal dan mengawasi program-program pemerintah dari perencanaan hingga pelaksanaan. Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadi kesalahan serta mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara.

“BPKP siap untuk mengawal program yang telah dicanangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya usai menerima kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di kantor Pusat BPKP, Rabu (20/1/2021).

( )

Ateh yakin, upaya sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara BPKP dengan Kemenparekraf dalam mengawal program dapat mewujudkan efisiensi, efektifitas dan tepat sasaran. Sehingga kata Ateh, kerjasama seperti ini harus terus ditingkatkan.

“Terima kasih atas kepercayaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga BPKP bisa bersama-sama berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya mengapresiasi BPKP yang telah mengawal dan mengawasi program tahun 2020, ataupun program-program yang langsung menyentuh langsung kepada 34 juta lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“BPKP sebagai trusted advisor dan centre of excellent kami harapkan juga dapat mengawal program tahun 2021 yang berdampak langsung kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif,” tuturnya.

Menurut Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan penelaahan program unggulan yang akan dilaksanakan, utamanya yang langsung menyasar kepada masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta mempertahankan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari pandemi.

( )

“Jadi kita harapkan kerjasama follow up dari program refocusing alokasi dari anggaran kita supaya lebih tepat manfaat, tepat waktu, tepat sasaran, dan lebih baik dari sebelumnya,” tutupnya.

Diketahui, pada 2020 telah dianggarkan Rp3,3 triliun untuk menopang sektor pariwisata dari terpaan pandemi. Di mana, alokasi 70 persen untuk pelaku usaha pariwisata seperti hotel dan restoran dan 30 persen untuk mendukung pemerintah daerah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.