Optimalkan Kinerja, Menhub Budi Karya Mutasi 592 Pejabat
Optimalkan Kinerja, Menhub Budi Karya Mutasi 592 Pejabat
A
A
A
JAKARTA - Sedikitnya ada 592 Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang terkena mutasi, pada Jumat (13/12) lalu. Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan, mutasi ini bagian dari optimalisasi kinerja dan pelayanan pada Kementerian Perhubungan.
Hal ini juga dalam rangka menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Indonesia Maju. “Banyak laporan yang saya terima, bahwa ada sejumlah pejabat di Kemenhub ini kerap meresahkan UPT kita. Jadi mutasi ini ada beberapa pejabat yang dipindahkan, ini untuk mengoptimalkan kinerja pada Kementerian Perhubungan,” ujar Menhub di Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Sambung dia menegaskan, bahwa pelantikan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono adalah perintahnya. Melalui Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2019, Sekretaris Jenderal Perhubungan, Djoko Sasono, telah melantik Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pada Jumat (13/12) lalu di Graha Angkasa Pura 1, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pelantikan tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. “Saat itu saya izin sakit, dan pak Sesjen saya delegasikan untuk melakukan pelantikan itu segera,” tegasnya.
Menhub Budi Karya menambahkan, simpang siur berita tentang adanya dua Surat Keputusan pada pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tidaklah benar. Dari 592 Pejabat yang dilakukan mutasi, 20 orang diantaranya masih dalam status izin Umroh dan Cuti.
“Laporan dan berita acara yang saya terima dari pak Sesjen, kemarin itu ada 572 orang yang hadir dilantik dari 592 yang ada dalam SK, 20 orang lainnya berhalang hadir karena ada yang sedang Umroh dan izin cuti. Jadi kalau ada yang menyebutkan SK tersebut ada 2, saya katakan itu salah,” jelasnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal Djoko Sasono mengungkapkan, pendelegasian dirinya untuk melantik 592 pejabat Kemenhub adalah hak prerogatif Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pejabat yang ditunjuk untuk segera melangsungkan pelantikan 592 Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan Menhub pada tanggal 13 Desember 2019. “Ketika ada instruksi dari Pimpinan, tidak mungkin tidak saya jalankan, apalagi ini yang perintahkan pak Menteri langsung,” ungkapnya.
Ia membeberkan, bahwa pendelegasian ini bukan kali pertamanya terjadi pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, apabila Menteri berhalang hadir. “Ini bukan hal baru yang terjadi dilingkungan Kementerian Perhubungan. Pak Menteri Ignasius Jonan, pada tahun 2015 lalu pernah mendelegasikan pak Sesjen Santoso Eddy Wibowo untuk melakukan pengambilan sumpah jabatan atau pelantikan pada pejabat esselon di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Pengisian jabatan tinggi dan mutasi pada lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga dilakukan sangat selektif atas dasar kompetensi dan penilian kinerja. Menurut Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Hary Kriswanto, proses mutasi jabatan di lingkungan Kemenhub, sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
“Semua sudah ada dalam aturan tersebut. Jadi kalau ada mutasi yang terjadi di Kemenhub, itu berdasarkan usulan dari masing-masing Direktorat. Saya berada dibawah Sekretariat Jenderal, tugas saya hanya meneruskan dari usulan-usulan tersebut,” tutupnya.
Hal ini juga dalam rangka menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Indonesia Maju. “Banyak laporan yang saya terima, bahwa ada sejumlah pejabat di Kemenhub ini kerap meresahkan UPT kita. Jadi mutasi ini ada beberapa pejabat yang dipindahkan, ini untuk mengoptimalkan kinerja pada Kementerian Perhubungan,” ujar Menhub di Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Sambung dia menegaskan, bahwa pelantikan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono adalah perintahnya. Melalui Surat Kuasa Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2019, Sekretaris Jenderal Perhubungan, Djoko Sasono, telah melantik Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pada Jumat (13/12) lalu di Graha Angkasa Pura 1, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pelantikan tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. “Saat itu saya izin sakit, dan pak Sesjen saya delegasikan untuk melakukan pelantikan itu segera,” tegasnya.
Menhub Budi Karya menambahkan, simpang siur berita tentang adanya dua Surat Keputusan pada pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tidaklah benar. Dari 592 Pejabat yang dilakukan mutasi, 20 orang diantaranya masih dalam status izin Umroh dan Cuti.
“Laporan dan berita acara yang saya terima dari pak Sesjen, kemarin itu ada 572 orang yang hadir dilantik dari 592 yang ada dalam SK, 20 orang lainnya berhalang hadir karena ada yang sedang Umroh dan izin cuti. Jadi kalau ada yang menyebutkan SK tersebut ada 2, saya katakan itu salah,” jelasnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal Djoko Sasono mengungkapkan, pendelegasian dirinya untuk melantik 592 pejabat Kemenhub adalah hak prerogatif Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pejabat yang ditunjuk untuk segera melangsungkan pelantikan 592 Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan Menhub pada tanggal 13 Desember 2019. “Ketika ada instruksi dari Pimpinan, tidak mungkin tidak saya jalankan, apalagi ini yang perintahkan pak Menteri langsung,” ungkapnya.
Ia membeberkan, bahwa pendelegasian ini bukan kali pertamanya terjadi pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, apabila Menteri berhalang hadir. “Ini bukan hal baru yang terjadi dilingkungan Kementerian Perhubungan. Pak Menteri Ignasius Jonan, pada tahun 2015 lalu pernah mendelegasikan pak Sesjen Santoso Eddy Wibowo untuk melakukan pengambilan sumpah jabatan atau pelantikan pada pejabat esselon di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Pengisian jabatan tinggi dan mutasi pada lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga dilakukan sangat selektif atas dasar kompetensi dan penilian kinerja. Menurut Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Hary Kriswanto, proses mutasi jabatan di lingkungan Kemenhub, sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
“Semua sudah ada dalam aturan tersebut. Jadi kalau ada mutasi yang terjadi di Kemenhub, itu berdasarkan usulan dari masing-masing Direktorat. Saya berada dibawah Sekretariat Jenderal, tugas saya hanya meneruskan dari usulan-usulan tersebut,” tutupnya.
(akr)
Explore More