Kadin Dukung Kemenlu Perkuat Kerjasama Diplomasi Ekonomi

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memperpanjang dan memperbaharui nota kesepahaman (MoU) kerjasama membangun diplomasi ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia yang sebelumnya pernah ditandatangani pada 2011.

MoU ditandatangani Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) hari ini.

Rosan P. Roeslani mengatakan, saat ini urgensi kerjasama untuk mencapai tujuan diplomasi ekonomi di mancanegara sedemikian tinggi. Perkembangan ekonomi internasional semakin penuh tantangan, sehingga sangat penting mengamankan strategi untuk menjadikan Indonesia bagian dari 5 ekonomi terbesar dunia dalam 20 tahun.

“Kami akan mendorong peningkatan perdagangan dan investasi baik untuk di dalam negeri dan di luar negeri bagi kepentingan perekonomian Indonesia,” kata Rosan di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Rosan menjelaskan pihaknya akan mendukung aktivitas diplomasi ekonomi Indonesia di negara-negara akreditasi, serta menyusun database yang lebih kredibel dan terbaru dalam mendukung aktivitas tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani menambahkan, Kadin sebagai wadah para pelaku usaha nasional juga akan meningkatkan komunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri.

“Kami akan melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bersama secara terprogram dan sistematis, saling bertukar informasi mengenai potensi dan peluang usaha, serta kebijakan dan peraturan terkait diplomasi ekonomi, pengembangan kapasitas dan akses perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (UKM) ke pasar internasional, juga meningkatan daya saing Indonesia di pasar internasional,” jelas Shinta.

Shinta mengatakan, pelaku usaha perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan umum dan sektoral, khususnya mengenai investasi dan perdagangan. Untuk itu, diperlukan adanya dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat lebih berorientasi pada ekspor.

Menurut dia, untuk mendorong perdagangan dan investasi, perlu dilakukan pula institutional reform pada institusi publik dan swasta yang bertanggung jawab atas promosi, perdagangan dan investasi melalui kajian-kajian dan penguatan riset pasar.