Jokowi Minta Porsi Pemerintah Dikurangi, Sri Mulyani: Harga Gas Masih Terjaga
Rabu, 08 Januari 2020 - 21:43 WIB
Jokowi Minta Porsi Pemerintah Dikurangi, Sri Mulyani: Harga Gas Masih Terjaga
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, harga gas industri masih terjaga dengan baik meskipun belakangan telah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Presiden sempat mengusulkan pengurangan porsi jatah pemerintah yang sebesar USD2,2 per MMBTU.
"Baik-baik saja," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Seperti diketahui sebelumnya Jokowi kesal karena permasalahan harga gas belum juga selesai sejak 2016 hingga saat ini. Sementara itu penyesuaian jatah tersebut merupakan bagian pemerintah yang masuk melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sehingga, jika jatah gas pemerintah disesuaikan, maka harganya turun dari sekitar USD8 hingga USD9 per MMBTU. Selain opsi penyesuaian jatah pemerintah, Jokowi memaparkan opsi kedua yakni pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) sehingga bisa diberikan kepada pelaku industri.
Sedangkan opsi ketiga adalah bebas impor untuk kebutuhan industri. "Ini sejak 2016 enggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus," ujar Jokowi.
Sementara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, hasil rapat mengenai harga gas bumi untuk industri yang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo. Luhut mengatakan, pemerintah telah menyusun skema harga gas industri yang lebih terjangkau.
Adapun harga gas untuk industri pada Maret 2020 ditargetkan hanya akan sebesar USD6 per MMBTU atau sekitar Rp84.000, dengan kurs rupiah sekitar Rp1.4000 per dolar AS (USD).
"Ini merupakan target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo yang kesal lantaran harga gas industri tidak turun-turun sejak 2016. Karena itu Presiden memberi kami target 3 bulan harus selesai, Maret harus selesai. Jadi saya challenge, awal Maret kami sudah bisa selesai. Kami mau harga gas di USD6," katanya.
"Baik-baik saja," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Seperti diketahui sebelumnya Jokowi kesal karena permasalahan harga gas belum juga selesai sejak 2016 hingga saat ini. Sementara itu penyesuaian jatah tersebut merupakan bagian pemerintah yang masuk melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sehingga, jika jatah gas pemerintah disesuaikan, maka harganya turun dari sekitar USD8 hingga USD9 per MMBTU. Selain opsi penyesuaian jatah pemerintah, Jokowi memaparkan opsi kedua yakni pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) sehingga bisa diberikan kepada pelaku industri.
Sedangkan opsi ketiga adalah bebas impor untuk kebutuhan industri. "Ini sejak 2016 enggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus," ujar Jokowi.
Sementara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, hasil rapat mengenai harga gas bumi untuk industri yang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo. Luhut mengatakan, pemerintah telah menyusun skema harga gas industri yang lebih terjangkau.
Adapun harga gas untuk industri pada Maret 2020 ditargetkan hanya akan sebesar USD6 per MMBTU atau sekitar Rp84.000, dengan kurs rupiah sekitar Rp1.4000 per dolar AS (USD).
"Ini merupakan target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo yang kesal lantaran harga gas industri tidak turun-turun sejak 2016. Karena itu Presiden memberi kami target 3 bulan harus selesai, Maret harus selesai. Jadi saya challenge, awal Maret kami sudah bisa selesai. Kami mau harga gas di USD6," katanya.
(akr)
Lihat Juga :
