Penentuan Porsi Investasi Asing di Ibu Kota Baru Harus Hati-hati

JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan manajemen risiko jika ingin melibatkan investor asing dalam pembangunan ibu kota baru RI di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam pembangunan ibu kota baru, kata dia, peran pemodal dari dalam negeri harus menjadi pilihan utama mengingat risikonya yang rendah. Di sisi lain, juga harus realistis karena pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemodal lokal.

Menurut dia, kekhawatiran pada investasi asing sebenarnya tidak perlu berlebihan mengingat pembangunan ibu kota baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal yang terpenting adalah perjanjian pembangunan untuk ibu kota baru harus menguntungkan Indonesia.

"Saya mengkhawatirkan ketika ada investasi asing dalam proyek pembangunan dan negara tidak dapat membayar. Tentunya pembangunannya akan dikuasai oleh asing. Jadi, pemerintah harus perhatikan manajemen risikonya," ujar Huda di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lawatannya ke Uni Emirat Arab (UEA) mengundang investor seluruh dunia untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru RI di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi keynote speaker pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC).

“Di Ibu Kota Negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik,” kata Jokowi dalam siaran pers yang diterima SINDO, Senin (13/1/2019).

Jokowi mengatakan bahwa ibukota baru harus menjadi kota dengan teknologi muktakhir. Namun, pada saat yang sama juga menjadi wadah bagi inovasi, kreativitas, ramah lingkungan, danmenjadi tempat yang memberikan kebahagiaan bagi penduduknya.

Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga bilang akan mengundang Amerika Serikat (AS), China dan Jepang untuk berpartisipasi menggarap ibu kota baru.