Ajak UEA Bangun Ibu Kota Baru, Jokowi: Dibutuhkan Dana Rp502 Triliun
loading...
Presiden Jokowi menyampaikan tiga sektor pembangunan di Indonesia yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA), salah satunya pembangunan Ibu Kota baru. Foto/Dok
A
A
A
DUBAI - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan tiga sektor pembangunan di Indonesia yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Indonesia – UEA Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Kamis, 4 November 2021.
“Yang pertama, pembangunan ibu kota baru Indonesia. Untuk membangun ibukota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar USD35 miliar (setara Rp502,175 Triliun/kurs rupiah Rp14.347/USD),” katanya dikutip dari siaran pers Biro Pers Setpres, Jumat (5/11/2021).
Kemudian sektor kedua adalah di bidang transisi energi. Jokowi berkomitmen akan lakukan transisi ini sebaik mungkin dengan mengundang investor dan teknologi dengan harga terjangkau.
“Jika anda tertarik melakukan investasi untuk energi baru dan terbarukan, ini adalah saat yang tepat. Potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam, hidro, surya, panas bumi dan lain-lain,” ujarnya.
Lalu prioritas ketiga yang disampaikan Jokowi adalah di sektor perdagangan. Jokowi menekankan pentingnya diversifikasi perdagangan dan mulai menegosiasikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).
“Saya harapkan pada Maret tahun depan perundingan sudah akan selesai,” ujanya.
Setelah menghadiri Indonesia - UEA Investment Forum, Jokowi juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products and Chemical asal Amerika Serikat di industri gasifikasi batu bara dan turunannya.
Hal ini dihadiri langsung Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Shefi Ghasemi, Presiden, Chairman, sekaligus CEO dari Air Products and Chemical secara virtual.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara Indonesia-PEA Investment Forum yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir.
Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.
“Yang pertama, pembangunan ibu kota baru Indonesia. Untuk membangun ibukota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar USD35 miliar (setara Rp502,175 Triliun/kurs rupiah Rp14.347/USD),” katanya dikutip dari siaran pers Biro Pers Setpres, Jumat (5/11/2021).
Kemudian sektor kedua adalah di bidang transisi energi. Jokowi berkomitmen akan lakukan transisi ini sebaik mungkin dengan mengundang investor dan teknologi dengan harga terjangkau.
“Jika anda tertarik melakukan investasi untuk energi baru dan terbarukan, ini adalah saat yang tepat. Potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam, hidro, surya, panas bumi dan lain-lain,” ujarnya.
Lalu prioritas ketiga yang disampaikan Jokowi adalah di sektor perdagangan. Jokowi menekankan pentingnya diversifikasi perdagangan dan mulai menegosiasikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).
“Saya harapkan pada Maret tahun depan perundingan sudah akan selesai,” ujanya.
Setelah menghadiri Indonesia - UEA Investment Forum, Jokowi juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products and Chemical asal Amerika Serikat di industri gasifikasi batu bara dan turunannya.
Hal ini dihadiri langsung Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Shefi Ghasemi, Presiden, Chairman, sekaligus CEO dari Air Products and Chemical secara virtual.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara Indonesia-PEA Investment Forum yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir.
Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.
(akr)
Explore More