Sri Mulyani dan DPR Akan Bahas Penyelesaian Kasus Asabri dan Jiwasraya
Selasa, 14 Januari 2020 - 16:40 WIB
Sri Mulyani dan DPR Akan Bahas Penyelesaian Kasus Asabri dan Jiwasraya
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bakal membahas penyelesaian kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan PT Asuransi Jiwasraya bersama dengan DPR. Meski begitu belum diberitahukan kapan Sri Mulyani dan DPR bakal melakukan rapat kerja untuk membahas perusahaan asuransi pelat merah tersebut.
" Ya nanti kan ada raker dengan DPR, " ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Sebelumnya mantan Direktur Bank Dunia itu mengaku masih menunggu keputusan dari Menteri BUMN Erick Thohir mengenai kasus Jiwasraya dan PT Asabri. "Nanti, kita akan bersama-sama dengan Pak Erick, akan bikin pernyataan bersama," jelasnya.
Dalam kesempetan yang sama, Direktur Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, mengatakan masih melihat hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit ini akan dibahas bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. "Saya itu belum apa-apa terus kalian tanya bantuan, masalahnya apa juga belum di ini (audit)," jelasnya.
(Baca Juga: Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Terindikasi Menyeret 13 Perusahaan Lain)
Sebelumnya kasus gagal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berdasarkan laporan terbaru Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, ada dugaan keterlibatan 13 perusahaan lain sehingga membuat BUMN asuransi tersebut mengalami kerugian. Dari penyidikan ditemukan indikasi penyalahgunaan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu (13 perusahaan) yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
" Ya nanti kan ada raker dengan DPR, " ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Sebelumnya mantan Direktur Bank Dunia itu mengaku masih menunggu keputusan dari Menteri BUMN Erick Thohir mengenai kasus Jiwasraya dan PT Asabri. "Nanti, kita akan bersama-sama dengan Pak Erick, akan bikin pernyataan bersama," jelasnya.
Dalam kesempetan yang sama, Direktur Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, mengatakan masih melihat hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit ini akan dibahas bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. "Saya itu belum apa-apa terus kalian tanya bantuan, masalahnya apa juga belum di ini (audit)," jelasnya.
(Baca Juga: Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Terindikasi Menyeret 13 Perusahaan Lain)
Sebelumnya kasus gagal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berdasarkan laporan terbaru Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, ada dugaan keterlibatan 13 perusahaan lain sehingga membuat BUMN asuransi tersebut mengalami kerugian. Dari penyidikan ditemukan indikasi penyalahgunaan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu (13 perusahaan) yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
(akr)
Lihat Juga :
