Menteri Erick Pastikan Tak Ada Isu Cash Flow di Asabri
Kamis, 16 Januari 2020 - 16:59 WIB
Menteri Erick Pastikan Tak Ada Isu Cash Flow di Asabri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta agar kasus PT Asabri (Persero) jangan dikaitkan dengan isu yang lain seperti cash flow. Hal ini terang dia agar tidak memunculkan kesalahpahaman yang meluas.
Ditegaskan olehnya konsepnya lebih asuransi yang sudah memang domain pemerintah, tentu cash flow yang diberikan itu sangat konsisten dari Menteri Keuangan. "Jadi enggak usah ada isu lain, operasional berjalan baik. Tapi kalau misalnya ada penyelewengan, ya itu proses hukum," ujar Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Lebih lanjut Ia menerangkan, mengenai dugaan penyelewengan dan penurunan aset karena salah investasi ada prosesnya tersendiri. Hal itu berjalan sesuai dengan aturan dan tentu domain hukum. "Pak Presiden kemarin mengatakan untuk Jiwasraya ingin memastikan nasabah terjamin dan untuk Asabri, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk Prajurit, Polri, semua berjalan dengan baik," jelasnya.
Sambung Menteri Erick yang menjadi fokus saat ini pada langkah korporasi untuk Asabri maupun Jiwasraya. Sementara mengenai persoalan hukum, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. "Kalau mengenai kerugian negara bukan di kami, ada BPK, OJK, tentu proses itu harus dijalani. Tapi yang penting bahwa prajurit dan polri, semua statusnya baik dan aman," tandasnya.
Sebelumnya seperti dilansir laman resmi Setkab, Ia menegaskan cash flow yang diberikan itu sangat konsisten dari Menteri Keuangan. “Jadi tidak ada issue cash flow itu berhenti, apalagi buat para prajurit, sudah pasti itu di-guarantee. Tetapi di sisi lain ketika ada investasi di saham, nah itu kan sama,” ujar Erick.
Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa untuk membentuk Good Corporate Government di Kementerian BUMN syaratnya adalah leader yang memiliki akhlak, loyalitas, dan teamwork.
Ditegaskan olehnya konsepnya lebih asuransi yang sudah memang domain pemerintah, tentu cash flow yang diberikan itu sangat konsisten dari Menteri Keuangan. "Jadi enggak usah ada isu lain, operasional berjalan baik. Tapi kalau misalnya ada penyelewengan, ya itu proses hukum," ujar Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Lebih lanjut Ia menerangkan, mengenai dugaan penyelewengan dan penurunan aset karena salah investasi ada prosesnya tersendiri. Hal itu berjalan sesuai dengan aturan dan tentu domain hukum. "Pak Presiden kemarin mengatakan untuk Jiwasraya ingin memastikan nasabah terjamin dan untuk Asabri, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk Prajurit, Polri, semua berjalan dengan baik," jelasnya.
Sambung Menteri Erick yang menjadi fokus saat ini pada langkah korporasi untuk Asabri maupun Jiwasraya. Sementara mengenai persoalan hukum, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. "Kalau mengenai kerugian negara bukan di kami, ada BPK, OJK, tentu proses itu harus dijalani. Tapi yang penting bahwa prajurit dan polri, semua statusnya baik dan aman," tandasnya.
Sebelumnya seperti dilansir laman resmi Setkab, Ia menegaskan cash flow yang diberikan itu sangat konsisten dari Menteri Keuangan. “Jadi tidak ada issue cash flow itu berhenti, apalagi buat para prajurit, sudah pasti itu di-guarantee. Tetapi di sisi lain ketika ada investasi di saham, nah itu kan sama,” ujar Erick.
Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa untuk membentuk Good Corporate Government di Kementerian BUMN syaratnya adalah leader yang memiliki akhlak, loyalitas, dan teamwork.
(akr)
Lihat Juga :
