Genjot Nilai Ekspor Rumput Laut, KKP Siapkan Beberapa Strategi
Senin, 20 Januari 2020 - 14:16 WIB
Genjot Nilai Ekspor Rumput Laut, KKP Siapkan Beberapa Strategi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menggenjot nilai ekspor rumput laut, maka untuk mewujudkan hal itu telah disiapkan berbagai strategi. Salah satunya yakni percepatan peningkatan produksi rumput laut dalam peta jalan industrialisasi rumput laut nasional hingga lima tahun mendatang.
Hal ini untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan baku dan kualitas rumput laut terus terjaga baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, komitmen Presiden Jokowi untuk mengandalkan industrialisasi rumput laut nasional menjadi langkah positif dan strategis.
Menurutnya, percepatan industrialisasi rumput laut bukan lagi tanggungjawab sektoral, tetapi menjadi prioritas nasional sehingga ada keterlibatan lintas sektor. Dalam hal ini, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2019 tentang Roadmap Industrialisasi Rumput Laut Nasional.
"Perpres ini saya kira menegaskan komitmen Presiden terhadap pengembangan rumput laut nasional dan ini jadi acuan tanggungjawab masing masing sektor terkait. KKP dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya, bertanggungjawab dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri melalui percepatan peningkatan produksi di hulu. Kami pastikan bahwa KKP telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot produksi,” tegas Slamet di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Sambung dia menambahkan, selama ini rumput laut masih mendominasi dengan share sebesar 60,7% terhadap total produksi perikanan budidaya nasional. KKP mencatat angka sementara tahun 2019, produksi rumput laut nasional mencapai 9,9 juta ton. Merujuk pada data FAO (2019), sambungnya, Indonesia merupakan produsen terbesar nomor satu dunia khususnya untuk jenis eucheuma cottoni dan menguasai lebih dari 80% supply share, utamanya untuk tujuan ekspor ke China.
Namun demikian, saat ini ekspor rumput laut Indonesia ke China hampir 80% masih didominasi raw material. Untuk itu penting menaikan nilai tambah devisa ekspor dengan menggenjot ekspor non raw material, paling tidak 50% bisa diekspor dalam bentuk setengah jadi seperti semi refine carrageenan dan refine carrageenan.
"Kalau merujuk pada data International Trade Center (ITC, 2019), tahun 2018 misalnya, volume ekspor rumput laut kita mencapai 213.422 ton dengan nilai mencapai USD294.509. Angka ini saya kira didominasi oleh ekspor raw material," jelasnya.
Dia melanjutkan, jika mampu olah dulu di dalam negeri menjadi refine carrageenan misalnya, maka akan ada nilai tambah ekonomi hingga sekitar 210%. "Saya kira ini tantangan kita ke depan. KKP, khususnya Ditjen Perikanan Budidaya akan fokus pada bagaimana menjamin suplai bahan baku dengan mutu sesuai standar," jelasnya.
KKP juga akan kembangkan klaster-klaster rumput laut di sentral sentral produksi, jadi ada konektivitas yang efisien dari hulu hingga hilir (industri pengolahan) dan ini akan lansung berdampak pada peningkatan nilai tambah. "Saya kira model yang kita kembangkan di SKPT Sumba Timur bisa kita adopsi di daerah lain,” jelas Slamet.
Ditanya terkait strategi percepatan peningkatan produksi rumput laut, Slamet membeberkan empat hal penting yang akan dilakukan. Pertama, ekstensifikasi untuk memanfaatkan potensi lahan yang masih besar. "Diperkirakan ada sekitar 840.000 ha lahan efektif yang belum termanfaatkan untuk budidaya rumput laut dan ini saya kira jadi fokus kita dalam lima tahun mendatang, untuk mengoptimalkan potensi yang ada,” tandasnya.
Hal ini untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan baku dan kualitas rumput laut terus terjaga baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, komitmen Presiden Jokowi untuk mengandalkan industrialisasi rumput laut nasional menjadi langkah positif dan strategis.
Menurutnya, percepatan industrialisasi rumput laut bukan lagi tanggungjawab sektoral, tetapi menjadi prioritas nasional sehingga ada keterlibatan lintas sektor. Dalam hal ini, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2019 tentang Roadmap Industrialisasi Rumput Laut Nasional.
"Perpres ini saya kira menegaskan komitmen Presiden terhadap pengembangan rumput laut nasional dan ini jadi acuan tanggungjawab masing masing sektor terkait. KKP dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya, bertanggungjawab dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri melalui percepatan peningkatan produksi di hulu. Kami pastikan bahwa KKP telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot produksi,” tegas Slamet di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Sambung dia menambahkan, selama ini rumput laut masih mendominasi dengan share sebesar 60,7% terhadap total produksi perikanan budidaya nasional. KKP mencatat angka sementara tahun 2019, produksi rumput laut nasional mencapai 9,9 juta ton. Merujuk pada data FAO (2019), sambungnya, Indonesia merupakan produsen terbesar nomor satu dunia khususnya untuk jenis eucheuma cottoni dan menguasai lebih dari 80% supply share, utamanya untuk tujuan ekspor ke China.
Namun demikian, saat ini ekspor rumput laut Indonesia ke China hampir 80% masih didominasi raw material. Untuk itu penting menaikan nilai tambah devisa ekspor dengan menggenjot ekspor non raw material, paling tidak 50% bisa diekspor dalam bentuk setengah jadi seperti semi refine carrageenan dan refine carrageenan.
"Kalau merujuk pada data International Trade Center (ITC, 2019), tahun 2018 misalnya, volume ekspor rumput laut kita mencapai 213.422 ton dengan nilai mencapai USD294.509. Angka ini saya kira didominasi oleh ekspor raw material," jelasnya.
Dia melanjutkan, jika mampu olah dulu di dalam negeri menjadi refine carrageenan misalnya, maka akan ada nilai tambah ekonomi hingga sekitar 210%. "Saya kira ini tantangan kita ke depan. KKP, khususnya Ditjen Perikanan Budidaya akan fokus pada bagaimana menjamin suplai bahan baku dengan mutu sesuai standar," jelasnya.
KKP juga akan kembangkan klaster-klaster rumput laut di sentral sentral produksi, jadi ada konektivitas yang efisien dari hulu hingga hilir (industri pengolahan) dan ini akan lansung berdampak pada peningkatan nilai tambah. "Saya kira model yang kita kembangkan di SKPT Sumba Timur bisa kita adopsi di daerah lain,” jelas Slamet.
Ditanya terkait strategi percepatan peningkatan produksi rumput laut, Slamet membeberkan empat hal penting yang akan dilakukan. Pertama, ekstensifikasi untuk memanfaatkan potensi lahan yang masih besar. "Diperkirakan ada sekitar 840.000 ha lahan efektif yang belum termanfaatkan untuk budidaya rumput laut dan ini saya kira jadi fokus kita dalam lima tahun mendatang, untuk mengoptimalkan potensi yang ada,” tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
