Dukung Pembelian Alutsista, Sri Mulyani: Harus Dipelihara dengan Baik

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mendukung pembiayaan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia di Kementerian Pertahanan, yang dipimpin Prabowo Subianto untuk memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia.

Sri Mulyani membeberkan pembiayaan alutsista ini berasal dari tiga sumber, yaitu pajak, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri.

"Anggaran Kemenhan berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri. Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan proses yang panjang," ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari akun instagramnya di Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

Menurut Sri Mulyani, saat memiliki alutsista yang baik, hanya bila ketika dibutuhkan, siap dipakai dan bukan hanya sekadar pajangan saja. Maka alutsista ini harus senantiasa dijaga dan dipelihara keberadaannya.

"Kalau kita mampu memiliki strategi pembelian dan pemeliharaannya, kami bersama-sama Bappenas akan mendukung sepenuhnya bagaimana prosesnya supaya itu terpenuhi," katanya.

Sri Mulyani pun menegaskan agar pelaksanaan anggaran alutsitas ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Sehingga kinerja dari anggaran Kementerian Pertahanan, baik untuk belanja prajurit, pegawai dan lain-lain maupun dari sisi belanja barang yaitu untuk pemeliharaan, operasional, dan untuk pembelian barang modal seperti alutsista, semuanya bisa dieksekusi sesuai dengan rencana dan dengan baik.

"Jadi ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh semuanya, antara kenginan untuk pengadaan, negara sumber asal barangnya, sumber pembiayaannya dan proses untuk pengadaannya. Inilah yang saya anggap masih ada kelemahan dari proses pengadaan," jelasnya.

Dia pun menambahkan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI perlu duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian. Jangan sampai karena ada pergantian pejabat tinggi Kemenhan atau TNI, lalu peralatan yang sudah direncankan akan dibeli diganti lagi. Padahal anggarannya sudah disediakan dan prosesnya harus dimulai lagi dari awal.

"Kelemahan lainnya adalah ketidakmampuan didalam mengeksekusi belanja secara tepat waktu, tepat kualitas dan konsisten," jelasnya.