Dukung Belanja Alutsista, Sri Mulyani Beri Catatan ke Prabowo

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan, agar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus dilakukan secara efektif dan efisien. Seperi diketahui sebelumnya Menkeu menyatakan siap mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam modernisasi alat utama sistem pertahanan (alusista) Indonesia.

"Kemenhan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Lebih lanjut Ia menekankan, pembelian alutsista diputuskan dan digunakan secara cermat dan efektif, terutama bila sumber dana pembelian dari pinjaman luar negeri. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan strategisnya dalam menjaga keamanan republik, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar tahun 2020, yaitu sebesar Rp131 triliun.

Angka ini meningkat dari anggaran tahun lalu Rp110 triliun. “Pinjaman dalam negeri masih relatif tidak bermasalah, yang sering bermasalah adalah pinjaman luar negeri," paparnya.

Lebih lanjut Ia menerangkan banyak alutsista dibeli dari berbagai macam negara dan ini membutuhkan suatu pemikiran dan keputusan bersama strategi dari Kemenhan dan Panglima, Kepala Staf. Menurutnya membicarakan kebutuhan secara matang dan memberikan kepastian, sebab ketika ada pergantian pejabat tidak mengganggu proses yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Itu mau seperti apa komposisi, sumbernya, asalnya. Itu adalah keputusan strategis di institusi ini. Kami akan ikut mendukungnya apapun yang menjadi keputusan Bapak dan Ibu sekalian,” jelasnya.

Dia pun menambahkan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI perlu duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian. Jangan sampai karena ada pergantian pejabat tinggi Kemenhan atau TNI, lalu peralatan yang sudah direncankan akan dibeli diganti lagi.

Padahal anggarannya sudah disediakan dan prosesnya harus dimulai lagi dari awal. "Kelemahan lainnya adalah ketidakmampuan di dalam mengeksekusi belanja secara tepat waktu, tepat kualitas dan konsisten," jelasnya.