Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Sah, Laporan Pertanggungjawaban APBN 2019 Disetujui Banggar DPR
loading...
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengucapkan, terima kasih kepada anggota DPR yang telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 . Dalam rapat Banggar dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut di hadiri oleh 57 anggota dari total 108 anggota Banggar.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, secara keseluruhan pengesahan APBN 2019 di hadiri oleh sembilan fraksi. “Apakah semua anggota menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019. Sah,” ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, di Gedung DPR, Jakarta (7/9/2020).
(Baca Juga: Ekonom Sebut Utang Numpuk dan APBN Rusak Bisa Jadi Palu Godam Buat Presiden Baru )
Kata dia, RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2019 yang disepakati oleh Banggar DPR RI akan dibahas untuk disepakati dalam rapat paripurna tanggal 15 September 2020 mendatang. "Semuanya sudah setuju kita bawa ke tingkat kedua yaitu paripurna," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengucapkan, terima kasih kepada anggota DPR yang telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019.
"Pembahasan di Banggar dimulai dengan rapat kerja pada 25 Agustus dan dilanjutkan dengan rapat Panja pada 31 Agustus dan 2 September 2020. Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian, kritik dan saran dari pimpinan Banggar," ujar mantan Direktur Bank Dunia tersebut.
(Baca Juga: Realisasi Asumsi Makro 2019 Banyak Meleset dari Target, Ini Alasannya )
Kata dia, kondisi ekonomi global 2019 diwarnai banyak ketidakpastian yang dipicu kebijakan ekonomi politik Amerika Serikat-China dan arah kebijakan bank sentral Amerika serta geopolitik di berbagai dunia.
"Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan tersebut, kita patut bersyukur karena pada 2019 kita dapat mendapat capaian positif dan realisasi asumsi makro dan indikator kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, secara keseluruhan pengesahan APBN 2019 di hadiri oleh sembilan fraksi. “Apakah semua anggota menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019. Sah,” ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, di Gedung DPR, Jakarta (7/9/2020).
(Baca Juga: Ekonom Sebut Utang Numpuk dan APBN Rusak Bisa Jadi Palu Godam Buat Presiden Baru )
Kata dia, RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2019 yang disepakati oleh Banggar DPR RI akan dibahas untuk disepakati dalam rapat paripurna tanggal 15 September 2020 mendatang. "Semuanya sudah setuju kita bawa ke tingkat kedua yaitu paripurna," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengucapkan, terima kasih kepada anggota DPR yang telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019.
"Pembahasan di Banggar dimulai dengan rapat kerja pada 25 Agustus dan dilanjutkan dengan rapat Panja pada 31 Agustus dan 2 September 2020. Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian, kritik dan saran dari pimpinan Banggar," ujar mantan Direktur Bank Dunia tersebut.
(Baca Juga: Realisasi Asumsi Makro 2019 Banyak Meleset dari Target, Ini Alasannya )
Kata dia, kondisi ekonomi global 2019 diwarnai banyak ketidakpastian yang dipicu kebijakan ekonomi politik Amerika Serikat-China dan arah kebijakan bank sentral Amerika serta geopolitik di berbagai dunia.
"Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan tersebut, kita patut bersyukur karena pada 2019 kita dapat mendapat capaian positif dan realisasi asumsi makro dan indikator kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
(akr)
Explore More