Sri Mulyani Banyak Terima Aduan Soal Penyelewengan Dana Desa dari Sosmed

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu)Sri Mulyani Indrawati mengaku banyak menerima aduan mengenai penyelewangan dana desa. Adapun aduan ini diterimanya melalui akun media sosialnya.
Menurutnya, hal ini menjadi perhatiannya bahwa ada permasalahan yang perlu segera diperbaiki agar pengelolaan dana desa tepat sasaran.

"Kalau di sosmed (sosial media) banyak feedback ke saya, bilang 'Ibu tolong diawasi dana desa Bu, kepala desa saya baru beli rumah baru' dan semacamnya," ujar Sri Mulyani di Jakarta (29/1/2020).

Dia menyatakan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.000, di mana masing-masing desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp900 juta hingga Rp3 miliar setiap tahunnya. "Besarnya alokasi ini memang membuat banyak oknum ingin memanfaatkan untuk keuntungan pribadi," tuturnya.

Sri Mulyani bahkan menyebut, dengan adanya alokasi dana desa, kini banyak orang yang ingin menduduki jabatan kepala desa. Di samping dapat gaji, jabatan itu juga memiliki kuasa untuk mengelola dana desa.

"Sekarang banyak yang kepengen jadi kepala desa, karena ternyata dapat gaji secara langsung dari pemerintah, terus ada anggaran pastinya (dana desa). Jadi orang 'wah seneng juga yah jadi kepada desa'," ungkapnya.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik dari tahun lalu yang sebesar Rp70 triliun. Adapun dana desa tahun 2020, bakal dilakukan pencairan tahap pertama sebesar 40% pada Januari-Juni 2020.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menekankan, memang perlu dilakukan perbaikan formula dan implementasi dari penggunaan dana desa untuk penggunaannya bisa tepat sasaran. "Jadi kita memang juga harus terus memperbaiki formula maupun implementasi dari dana desa tersebut," tegasnya.