Konsultasi Omnibus Law Perpajakan, Sri Mulyani Temui Puan Maharani
Kamis, 30 Januari 2020 - 20:32 WIB
Konsultasi Omnibus Law Perpajakan, Sri Mulyani Temui Puan Maharani
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyambangi Ketua DPR Puan Maharani dalam rangka konsultasi mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) omnibus law perpajakan. Terkait hal itu, pimpinan DPR meminta kepada pemerintah untuk mengikuti aturan main yang ada dalam proses pengajuan omnibus law.
"Bahwa penyerahan terkait dengan draf omnibus law itu tentu saja sekarang ini saya sarankan untuk bisa menunggu sampai surat hasil prolegnas itu kemudian diterima oleh presiden dari DPR. Kemarin baru disahkan di paripurna kemudian akan dikirimkan pada presiden untuk menyatakan bahwa terkait dengan prolegnas yang ada di tahun 2020 salah satunya terkait dengan omnibus law," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani menyebut konsultasi dengan pimpinan DPR sebagai suatu langkah baik untuk pembahasan omnibus law. Dia pun bersyukur omnibus law perpajakan sudah masuk dalam prioritas prolegnas DPR.
"Berarti itu sudah ada di dalam slot pembahasan dengan DPR. Kami di pemerintah sudah melakukan pembahasan beberapa kali, untuk omnibus perpajakan seperti yang bapak presiden sampaikan surpresnya sudah ditandatangan beliau," kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pemerintah akan mengikuti aturan main yang berlaku dalam penyampaian RUU Omnibus Law. Sebelum penyerahan draft omnibus law, dirinya juga akan kembali melakukan konsultasi kembali dengan DPR. "Supaya ini semuanya tetap jalan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam parlemen, dengan demikian kita akan konsultasi untuk penyerahannya," tandasnya.
"Bahwa penyerahan terkait dengan draf omnibus law itu tentu saja sekarang ini saya sarankan untuk bisa menunggu sampai surat hasil prolegnas itu kemudian diterima oleh presiden dari DPR. Kemarin baru disahkan di paripurna kemudian akan dikirimkan pada presiden untuk menyatakan bahwa terkait dengan prolegnas yang ada di tahun 2020 salah satunya terkait dengan omnibus law," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani menyebut konsultasi dengan pimpinan DPR sebagai suatu langkah baik untuk pembahasan omnibus law. Dia pun bersyukur omnibus law perpajakan sudah masuk dalam prioritas prolegnas DPR.
"Berarti itu sudah ada di dalam slot pembahasan dengan DPR. Kami di pemerintah sudah melakukan pembahasan beberapa kali, untuk omnibus perpajakan seperti yang bapak presiden sampaikan surpresnya sudah ditandatangan beliau," kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pemerintah akan mengikuti aturan main yang berlaku dalam penyampaian RUU Omnibus Law. Sebelum penyerahan draft omnibus law, dirinya juga akan kembali melakukan konsultasi kembali dengan DPR. "Supaya ini semuanya tetap jalan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam parlemen, dengan demikian kita akan konsultasi untuk penyerahannya," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
