Edhy Prabowo: Kebijakan Kelautan Perikanan Harus Sesuai Kajian Ilmiah

JAKARTA - Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2 KKP) menggelar konsultasi publik perdana di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan, bahwa kebijakan KKP seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan diterbitkan harus berdasarkan kajian ilmiah.

Sebelum diluncurkan ke publik, sambung Edhy, draft kebijakan nantinya akan diserahkan ke Menteri Koordinator dan Presiden lebih dulu. "Jadi intinya, semua yang kami keluarkan harus berdasarkan hasil riset dan kajian, bukan kepentingan satu dua orang saja,” tegas Edhy di Jakarta.

Ia menjelaskan, acara konsultasi publik kali ini adalah untuk mendengar masukan dari nelayan kecil hingga pelaku usaha, sebelum kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan dikeluarkan. Sebelum ini, pihaknya juga sudah menggelar FGD dengan melibatkan para ahli.

Konsultasi publik dengan tema "Bergerak Cepat untuk Kesejahteraan Keadilan dan Keberlanjutan" diikuti oleh perwakilan nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, asosiasi dan stakeholder kelautan dan perikanan lainnya. Acara dipandu oleh Effendi Ghazali, yang merupakan Ketua KP2 KKP.

Tim KP2 menerima banyak masukan dari nelayan, pembudidaya dan stakeholder perikanan lainnya. Salah satu masukan yang disampaikan adalah tentang larangan penangkapan benih lobster (benih) sesuai Permen KP No.56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.Rata-rata mereka meminta permen tersebut dicabut, karena selain mematikan pecaharian nelayan, juga jadi ajang pungli. Sucipto, nelayan tradisional asal Banyuwangi mengaku penerapan permen larangan menangkap lobster berdampak buruk bagi kesejahteraan nelayan."Saya ingin menyampaikan, sejak adanya larangan menangkap benih lobster, sangat menyengsarakan nelayan. Ada 1.000 lebih nelayan tradisional di Bayuwangi yang kehilangan mata pencarian," ujar Sucipto.
Setelah tak lagi menangkap benih lobster, Sucipto beralih menjadi nelayan andon. Dia mencari ikan sampai perairan Malang hingga Bali. Ada ironi yang muncul, sedikit banyaknya hasil tangkap bergantung kepada musim namun sering kali saat musim ikan, harganya justru jatuh."Hasil tangkapnya gimana? Ikan itu musiman pak, sekali musim ikannya sama semua di Pulau Jawa, jadi harga pun turun," urainya.
Mengenai larangan penangkapan benih lobster agar tidak punah, dia punya argumen sendiri. Menurutnya, benih lobster dibiarkan di alam justru potensi hidupnya sangat kecil. Benih lobster termasuk makanan favorit bagi predator."Kalau misalnya benih lobster itu kuat hidup di alam, laut itu isinya lobster semua. Kapal pun tidak bisa lewat. Tapi kan faktanya enggak gitu," ujar Sucipto.
Dia mengetahui benih lobster sangat banyak jumlahnya karena melihat langsung biota laut tersebut. Paling banyak, nelayan di Banyuwangi bisa menangkap sekitar 5.000 benih secara tradisional. "Alat kami tradisional pak, tidak merusak. Banyak yang bisa ditangkap tapi banyak juga yang lepas," akunya.

Pengakuan lain disampaikan Untung, nelayan tradisional asal Tulungagung, Jawa Timur. Menurutnya, larangan penangkapan benih lobster tidak hanya membuat penghasilannya menurun dratis, tapi juga jadi objek pungli oleh oknum tertentu."Teman saya ditangkap, pak. Fair saja, dia diminta bayar Rp200 juta kalau mau bebas. Coba bayangkan kalau Rp200 juta itu dipakai untuk biaya sekolah anak-anak nelayan," terang Untung.
Untung berharap, KKP segera mencabut aturan larangan menangkap benih lobster, karena ini akan berbanding lurus dengan pendapatan nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari sektor itu. "Pak, nelayan kecil senang penangkapan benih lobster dibebaskan saja. Karena dengan adanya penangkapan itu, anak kami bisa kuliah, bisa sampai pendidikannya tinggi. Kami juga mau mereka sekolah pak, jadi orang nantinya," pungkas Untung.