Pemerintah Terapkan ETP untuk Mencegah Kebocoran Anggaran Daerah

Kamis, 13 Februari 2020 - 14:25 WIB
Pemerintah Terapkan...
Pemerintah Terapkan ETP untuk Mencegah Kebocoran Anggaran Daerah
A A A
JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (pemda), untuk mencegah kebocoran anggaran di tingkat daerah.

Pada Kamis (13/2/2020), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia meneken nota kesepahaman kebijakan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perluasan ETP ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab.

"Penyaluran dana dari pusat ke daerah tidak bisa lagi sekadar pengiriman tapi harus tepat sasaran. Diharapkan pelayanan publik semakin baik dan manfaatnya bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Senada, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menerangkan perluasan elektronifikasi ini diharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin transparan.

"ETP ini memiliki tujuan percepatan dan perluasan elektronifikasi keuangan, pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital," terang Perry di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Perry melanjutkan, selama ini BI selalu mendorong elektronifikasi di berbagai daerah, terutama Pemerintah Daerah (Pemda). Salah satunya pembayaran gaji yang semakin praktis di setiap provinsi.

"Pembayaran gaji di seluruh pemda, baik provinsi, kabupaten, kota, semuanya jadi elektronifikasi. Kami juga selama ini mendukung BUMD di 31 provinsi dan 84 kota 291 kabupaten dengan payroll elektronifikasi," jelasnya.

Elektronifikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online juga sudah dilakukan di 4 provinsi, 18 kota, dan 56 kabupaten. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perluasan untuk setiap daerah bisa melakukan elektronifikasi.

"Pengalaman kami, elektronifikasi di berbagai provinsi dan kabupaten yang sudah berhasil itu, penerimaan daerah menjadi berlipat-lipat," katanya.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Ancaman Resesi Bikin...
Ancaman Resesi Bikin Kompak Pentolan Kebon Sirih dan Lapangan Banteng
Pesan Sri Mulyani ke...
Pesan Sri Mulyani ke Perry Warjiyo: Jaga Risiko Turbulensi Dunia
Menkeu dan Gubernur...
Menkeu dan Gubernur BI Raker dengan Komisi XI DPR Bahas Percepatan Penyerapan Anggaran
Sri Mulyani hingga Bos...
Sri Mulyani hingga Bos BI Merapat ke Istana, Laporkan Kondisi Global ke Jokowi
Menkeu Ancam Tunda Cairkan...
Menkeu Ancam Tunda Cairkan Dana Daerah Jika Pemda Tidak Realokasi
Bos BI dan Sri Mulyani...
Bos BI dan Sri Mulyani Bikin Kesepakatan Khusus untuk Pendanaan APBN
Berita Terkini
Binus School dan Damai...
Binus School dan Damai Indah Golf Sinergi Perkuat Pengembangan Soft Skill Siswa
5 jam yang lalu
Permintaan Minyak Dunia...
Permintaan Minyak Dunia Diramal Turun 1,1 Juta Barel per Hari di 2026
6 jam yang lalu
Centrepark Perkuat Penerapan...
Centrepark Perkuat Penerapan Parkir Cashless di Properti Komersial Indonesia
6 jam yang lalu
Industri Aset Digital...
Industri Aset Digital Dorong Penguatan Ekosistem Hospitality Bandara
6 jam yang lalu
Solusi Atasi Sampah...
Solusi Atasi Sampah Laut, Komut Pertamina Mochamad Iriawan Hadirkan Kapal Pintar ke Pesisir Bali
6 jam yang lalu
Antam Tebar Dividen...
Antam Tebar Dividen Jumbo Rp5,04 Triliun, 70% dari Laba Bersih di 2025
6 jam yang lalu
Infografis
3 Syarat Iran di Selat...
3 Syarat Iran di Selat Hormuz: Aturan Ketat untuk Kapal yang Melintas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved