Menkeu Ancam Tunda Cairkan Dana Daerah Jika Pemda Tidak Realokasi
loading...
Menkeu Sri Mulyani mengancam akan menunda pencairan dana alokasi umum (DAU) bagi pemerintah daerah yang tidak segera merespon wabah virus corona. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengancam akan menunda pencairan dana alokasi umum (DAU) bagi pemerintah daerah (Pemda) yang tidak segera merespon wabah virus corona (Covid-19). Menkeu menyebut masih banyak daerah yang belum melakukan realokasi dan re-focusing anggaran untuk penanganan corona.
"Kami bisa lakukan penundaan untuk transfer DAU. Jadi artinya kami sekarang betul-betul sangat serius," ujar Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Dia melanjutkan, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan mengawasi proses realokasi anggaran di daerah. "Saya harap pemerintah daerah bersama-sama mengalokasikan dana untuk kesehatan hingga bantuan sosial (bansos)," bebernya.
Sebelumnya, presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menegur Pemda yang belum mempersiapkan anggaran percepatan penanganan pandemi corona. Dia pun mencatat ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.
Lalu 140 daerah yang belum menggarakan penanganan dampak ekonomi dan 34 daerah belum menyampaikan data penanganan Covid 19. "Saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD business as usual," tandasnya.
"Kami bisa lakukan penundaan untuk transfer DAU. Jadi artinya kami sekarang betul-betul sangat serius," ujar Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Dia melanjutkan, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan mengawasi proses realokasi anggaran di daerah. "Saya harap pemerintah daerah bersama-sama mengalokasikan dana untuk kesehatan hingga bantuan sosial (bansos)," bebernya.
Sebelumnya, presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menegur Pemda yang belum mempersiapkan anggaran percepatan penanganan pandemi corona. Dia pun mencatat ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.
Lalu 140 daerah yang belum menggarakan penanganan dampak ekonomi dan 34 daerah belum menyampaikan data penanganan Covid 19. "Saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD business as usual," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
