Corona Akan Berdampak ke Ekonomi RI, IPB: Mitigasi Harus Jelas
Selasa, 18 Februari 2020 - 14:05 WIB
Corona Akan Berdampak ke Ekonomi RI, IPB: Mitigasi Harus Jelas
A
A
A
BOGOR - Virus Corona yang mewabah di China dan sejumlah negara akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Khususnya pada aspek perdagangan internasional yang merupakan salah satu penggerak ekonomi bangsa.
Hal tersebut diungkapkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University Prof Nunung Nuryantono dalam Diskusi Terfokus Ekspor dan Impor di era Presiden Jokowi di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (17/2).
"Saya kira mau tidak mau corona virus pasti akan mempengaruhi perekonomian kita. Karena perdagangan kita dengan China itu relatif besar, kemudian kita lakukan beberapa adjustment (penyesuaian) yang cepat kaitan dengan corona virus maka pasti aspek perdagangan kita akan kena imbas," katanya di Bogor, Senin (17/2/2020).
Dia memaparkan pengaruh terhadap ekonomi Indonesia ini bisa dilihat dengan hitungan seperti misalnya penurunan ekonomi China sekian persen dan Indonesia berapa persen. Terlebih dengan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak atau outbreak ini.
"Berarti itu kan kelihatan ekonomi kita juga akan kontraksi berkaitan dengan outbreak coronavirus itu. Kemudian sampai berapa lama, kita tidak bisa memastikan kapan wabah virusnya ini berhenti," jelasnya.
Tak hanya itu, untuk saat ini China merupakan mitra dagang utama apabila dilihat dari 10 ekspor teratas seperti minyak nabati, peralatan, karet, olahan karet dan lainnya. "Sehingga masing-masing memiliki kontribusi perdagangan besar ke China," jelasnya.
Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah adalah mitigasi yang jelas, terlebih Indonesia juga punya pengalaman menghadapi wabah di masa lalu seperti flu burung, SARS dan MERS.
"Pengalaman-pengalaman ketika adanya outbreak itu kan tidak hanya sekali, pernah ada juga SARS, MERS, avian influenza (flu burung). Jadi ke depannya kita harus punya mitigasi yang jelas. Jika kontraksi eksternal itu tidak semata hanya karena perang dagang, tapi juga karena adanya wabah penyakit, maka mitigasinya harus jelas. Kalau enggak, kita akan terkaget-kaget nanti," tegasnya.
Seperti diketahui, Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin terus menggenjot investasi dan perdagangan internasional guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3%, dengan Gross National Income (GNI) sebesar USD4.320 per kapita.
Dalam mencapai target itu, pemerintah harus berupaya mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dengan berbagai negara, baik multilateral maupun bilateral.
Menurut Kepala Tani Center LPPM IPB University Hermanu Triwidodo, dengan adanya wabah virus Corona ini diharapkan jadi pembelajaran bagi pemerintah agar tidak tergantung pada negara lain.
"Artinya bisa dijadikan kesempatan untuk membangkitkan kedaulatan pangan, dalam artian bisa memberikan kesempatan kepada bangsa bertani sendiri, sehingga bisa berdaulat. Jadi kalau ada apa-apa disana (negara importir) masih ada cadangan," katanya.
Tak hanya itu, kata dia, pemerintah juga harus menjadikan momentum ini sebagai upaya dalam model perdagangan yang mampu melindungi kedaulatan petani dan negara.
"Bersaing di kancah internasional mungkin tidak lagi bisa dihindari, tapi pertanyaannya model perdagangan seperti apa yang harus dilakukan untuk tetap melindungi kedaulatan petani dan negara," ujarnya.
Lewat diskusi ini, pihaknya berharap ada rekomendasi yang tersusun dan tersampaikan kepada pemerintah, sehingga lahir kebijakan dan program yang pro pertumbuhan tanpa meninggalkan petani.
Hal tersebut diungkapkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University Prof Nunung Nuryantono dalam Diskusi Terfokus Ekspor dan Impor di era Presiden Jokowi di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (17/2).
"Saya kira mau tidak mau corona virus pasti akan mempengaruhi perekonomian kita. Karena perdagangan kita dengan China itu relatif besar, kemudian kita lakukan beberapa adjustment (penyesuaian) yang cepat kaitan dengan corona virus maka pasti aspek perdagangan kita akan kena imbas," katanya di Bogor, Senin (17/2/2020).
Dia memaparkan pengaruh terhadap ekonomi Indonesia ini bisa dilihat dengan hitungan seperti misalnya penurunan ekonomi China sekian persen dan Indonesia berapa persen. Terlebih dengan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak atau outbreak ini.
"Berarti itu kan kelihatan ekonomi kita juga akan kontraksi berkaitan dengan outbreak coronavirus itu. Kemudian sampai berapa lama, kita tidak bisa memastikan kapan wabah virusnya ini berhenti," jelasnya.
Tak hanya itu, untuk saat ini China merupakan mitra dagang utama apabila dilihat dari 10 ekspor teratas seperti minyak nabati, peralatan, karet, olahan karet dan lainnya. "Sehingga masing-masing memiliki kontribusi perdagangan besar ke China," jelasnya.
Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah adalah mitigasi yang jelas, terlebih Indonesia juga punya pengalaman menghadapi wabah di masa lalu seperti flu burung, SARS dan MERS.
"Pengalaman-pengalaman ketika adanya outbreak itu kan tidak hanya sekali, pernah ada juga SARS, MERS, avian influenza (flu burung). Jadi ke depannya kita harus punya mitigasi yang jelas. Jika kontraksi eksternal itu tidak semata hanya karena perang dagang, tapi juga karena adanya wabah penyakit, maka mitigasinya harus jelas. Kalau enggak, kita akan terkaget-kaget nanti," tegasnya.
Seperti diketahui, Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin terus menggenjot investasi dan perdagangan internasional guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3%, dengan Gross National Income (GNI) sebesar USD4.320 per kapita.
Dalam mencapai target itu, pemerintah harus berupaya mempercepat penyelesaian perjanjian dagang dengan berbagai negara, baik multilateral maupun bilateral.
Menurut Kepala Tani Center LPPM IPB University Hermanu Triwidodo, dengan adanya wabah virus Corona ini diharapkan jadi pembelajaran bagi pemerintah agar tidak tergantung pada negara lain.
"Artinya bisa dijadikan kesempatan untuk membangkitkan kedaulatan pangan, dalam artian bisa memberikan kesempatan kepada bangsa bertani sendiri, sehingga bisa berdaulat. Jadi kalau ada apa-apa disana (negara importir) masih ada cadangan," katanya.
Tak hanya itu, kata dia, pemerintah juga harus menjadikan momentum ini sebagai upaya dalam model perdagangan yang mampu melindungi kedaulatan petani dan negara.
"Bersaing di kancah internasional mungkin tidak lagi bisa dihindari, tapi pertanyaannya model perdagangan seperti apa yang harus dilakukan untuk tetap melindungi kedaulatan petani dan negara," ujarnya.
Lewat diskusi ini, pihaknya berharap ada rekomendasi yang tersusun dan tersampaikan kepada pemerintah, sehingga lahir kebijakan dan program yang pro pertumbuhan tanpa meninggalkan petani.
(ind)
Lihat Juga :
