Pemerintah Berencana Subsidi Iuran BPJS Peserta Kelas III
Kamis, 20 Februari 2020 - 05:02 WIB
Pemerintah Berencana Subsidi Iuran BPJS Peserta Kelas III
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan pemerintah berencana mensubsidi iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III. Sehingga pemegang kelas tersebut tidak perlu lagi membayar iuran secara pribadi.
"Kami memang sedang menawarkan khusus PBPU dan BP kelas III yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan masuk ke PBI APBN. Dimana iurannya dibayarkan pemerintah," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Muhadjir menjelaskan adanya tawaran subsidi untuk kelas III ini dikhawatirkan adanya kesalahan input data terhadap pemengang kelas tersebut. Sebab, ada masyarakat kelas bawah yang justru masuk ke dalam PBPU dan BP sehingga masih tetap membayar iuran tersebut.
"Pemerintah memastikan tepat sasaran sesuai kriteria yang ditetapkan. Solusinya, pemerintah akan nonaktifkan PBI yang tidak masuk dalam DTKS secara bertahap, ada yang telah terjadi inklusi dan exclusion error. Dan PBPU dan BP kelas III yang masuk DTKS," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III PBPU dan BP bertentangan dengan hasil rapat Komisi IX DPR dengan pemerintah, agar tidak dinaikan sebelum adanya perbaikan data peserta.
"Kita berharap pemerintah segera menyelesaikan perbaikan data dan sementara waktu peserta PBPU dan BP dimasukkan dalam kategori PBI. Karena tidak mudah cleansing data jutaan orang, tapi kami meminta waktu sesingkat-singkatnya," ujarnya.
"Kami memang sedang menawarkan khusus PBPU dan BP kelas III yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan masuk ke PBI APBN. Dimana iurannya dibayarkan pemerintah," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Muhadjir menjelaskan adanya tawaran subsidi untuk kelas III ini dikhawatirkan adanya kesalahan input data terhadap pemengang kelas tersebut. Sebab, ada masyarakat kelas bawah yang justru masuk ke dalam PBPU dan BP sehingga masih tetap membayar iuran tersebut.
"Pemerintah memastikan tepat sasaran sesuai kriteria yang ditetapkan. Solusinya, pemerintah akan nonaktifkan PBI yang tidak masuk dalam DTKS secara bertahap, ada yang telah terjadi inklusi dan exclusion error. Dan PBPU dan BP kelas III yang masuk DTKS," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III PBPU dan BP bertentangan dengan hasil rapat Komisi IX DPR dengan pemerintah, agar tidak dinaikan sebelum adanya perbaikan data peserta.
"Kita berharap pemerintah segera menyelesaikan perbaikan data dan sementara waktu peserta PBPU dan BP dimasukkan dalam kategori PBI. Karena tidak mudah cleansing data jutaan orang, tapi kami meminta waktu sesingkat-singkatnya," ujarnya.
(ven)
Lihat Juga :
