Kebijakan Penggunaan Kapal Nasional Berpotensi Hambat Ekspor Batu Bara
Kamis, 20 Februari 2020 - 13:29 WIB
Kebijakan Penggunaan Kapal Nasional Berpotensi Hambat Ekspor Batu Bara
A
A
A
JAKARTA - komoditas batu bara yang selama beberapa tahun ini dan kedepannya menjadi andalan Indonesia untuk devisa ekspor dan dalam mengurangi defisit transaksi berjalan dikhawatirkan akan terhambat. Tidak saja akibat ketidakpastian perekonomian global dan merebaknya virus corona, tetapi juga oleh rencana pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional untuk ekspor.
Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 tentang Penggunaan Asuransi dan Kapal Nasional untuk Ekspor dan Impor Komoditas Tertentu.
Sebagaimana diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag 82/2017 yang telah diubah untuk kedua kalinya oleh Permendag 80/2018 yang antara lain mewajibkan penggunaan asuransi dan kapal nasional yang efektif akan berlaku 1 Mei 2020.
Kewajiban tersebut yang pada awalnya akan diberlakukan di 2017 ditunda pemberlakuannya dikarenakan masih sangat terbatasnya kapasitas kapal nasional dalam mengangkut pengiriman batu bara yang umumnya perdagangannya menggunakan skema free on board (FoB) dimana importir wajib mengusahakan asuransi dan kapal.
"Sejak awal diterbitkannya Permendag 82/2017 kami dari APBI yang menjadi wadah dari perusahaan pertambangan batu bara dan pelaku usaha yang terkait dengan sektor industri batu bara dan juga menjadi mitra pemerintah menyampaikan dukungan ke pemerintah," tegas Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) Pandu P Sjahrir dalam keterangan resminya, Kamis (20/2/2020).
Namun, imbuh dia, dukungan pelaku usaha tersebut sepanjang pelaksanaan dari peraturan itu tidak menghambat kelancaran ekspor, tidak menimbulkan beban biaya tambahan, kontrak ekspor jangka panjang tetap dihormati, dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian kerja sama perdagangan internasional.
Akan tetapi, sambung dia, dengan semakin terbatasnya waktu serta belum adanya peraturan teknis pelaksanaan yang dapat menjamin kelancaran ekspor dan tidak adanya beban biaya tambahan, pihaknya khawatir ekspor batu bara bisa terganggu. Kekhawatiran tersebut menjadi semakin beralasan dengan dibatalkannya dan ditundanya beberapa order pengapalan ekspor batu bara ke beberapa negara di periode Mei 2020.
"Kami sebagai mitra pemerintah telah menyampaikan kekhawatiran tersebut sejak awal baik dalam forum-forum pertemuan atau melalui beberapa surat resmi," tutur Pandu.
Anggota APBI menurutnya juga mengkhawatirkan beberapa importir batu bara akan mengalihkan pembeliannya ke sumber lain di tengah kondisi oversupply di pasar global. Selain itu, dampak dari penyebaran virus corona yang membuat
pengadaan kapal khususnya ke China semakin sulit dan mahal akan semakin menambah beban eksportir dalam memasarkan dan mengekspor batu bara yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara dan devisa ekspor.
Di tengah persaingan perdagangan internasional sebagai dampak dari tensi perdagangan global saat ini, lanjut dia, kebijakan penggunaan kapal nasional dikhawatirkan dapat memicu reaksi dari negara-negara importir batu bara terhadap ekspor komoditas lainnya yang pada akhirnya akan merugikan ekspor nasional secara keseluruhan.
"Sehubungan dengan kondisi tersebut kami telah menyampaikan keluhan dan permohonan ke pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan tersebut. Karena potensi dampaknya justru akan semakin melemahkan daya saing ekspor batu bara nasional dan membuat iklim investasi akan semakin tidak menarik yang kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif," pungkasnya.
Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 tentang Penggunaan Asuransi dan Kapal Nasional untuk Ekspor dan Impor Komoditas Tertentu.
Sebagaimana diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag 82/2017 yang telah diubah untuk kedua kalinya oleh Permendag 80/2018 yang antara lain mewajibkan penggunaan asuransi dan kapal nasional yang efektif akan berlaku 1 Mei 2020.
Kewajiban tersebut yang pada awalnya akan diberlakukan di 2017 ditunda pemberlakuannya dikarenakan masih sangat terbatasnya kapasitas kapal nasional dalam mengangkut pengiriman batu bara yang umumnya perdagangannya menggunakan skema free on board (FoB) dimana importir wajib mengusahakan asuransi dan kapal.
"Sejak awal diterbitkannya Permendag 82/2017 kami dari APBI yang menjadi wadah dari perusahaan pertambangan batu bara dan pelaku usaha yang terkait dengan sektor industri batu bara dan juga menjadi mitra pemerintah menyampaikan dukungan ke pemerintah," tegas Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) Pandu P Sjahrir dalam keterangan resminya, Kamis (20/2/2020).
Namun, imbuh dia, dukungan pelaku usaha tersebut sepanjang pelaksanaan dari peraturan itu tidak menghambat kelancaran ekspor, tidak menimbulkan beban biaya tambahan, kontrak ekspor jangka panjang tetap dihormati, dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian kerja sama perdagangan internasional.
Akan tetapi, sambung dia, dengan semakin terbatasnya waktu serta belum adanya peraturan teknis pelaksanaan yang dapat menjamin kelancaran ekspor dan tidak adanya beban biaya tambahan, pihaknya khawatir ekspor batu bara bisa terganggu. Kekhawatiran tersebut menjadi semakin beralasan dengan dibatalkannya dan ditundanya beberapa order pengapalan ekspor batu bara ke beberapa negara di periode Mei 2020.
"Kami sebagai mitra pemerintah telah menyampaikan kekhawatiran tersebut sejak awal baik dalam forum-forum pertemuan atau melalui beberapa surat resmi," tutur Pandu.
Anggota APBI menurutnya juga mengkhawatirkan beberapa importir batu bara akan mengalihkan pembeliannya ke sumber lain di tengah kondisi oversupply di pasar global. Selain itu, dampak dari penyebaran virus corona yang membuat
pengadaan kapal khususnya ke China semakin sulit dan mahal akan semakin menambah beban eksportir dalam memasarkan dan mengekspor batu bara yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara dan devisa ekspor.
Di tengah persaingan perdagangan internasional sebagai dampak dari tensi perdagangan global saat ini, lanjut dia, kebijakan penggunaan kapal nasional dikhawatirkan dapat memicu reaksi dari negara-negara importir batu bara terhadap ekspor komoditas lainnya yang pada akhirnya akan merugikan ekspor nasional secara keseluruhan.
"Sehubungan dengan kondisi tersebut kami telah menyampaikan keluhan dan permohonan ke pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan tersebut. Karena potensi dampaknya justru akan semakin melemahkan daya saing ekspor batu bara nasional dan membuat iklim investasi akan semakin tidak menarik yang kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif," pungkasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
