Komisaris BUMN dari Parpol, Erick: Sah-sah Saja

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, tidak mempermasalahkan jabatan Komisaris di perusahaan BUMN berasal dari partai politik (parpol). Erick mengatakan penempatan kader parpol di kursi strategis perusahaan BUMN merupakan keputusan yang sah selama tidak melanggar peraturan yang ada.

Dia mencontohkan penempatan Arif Budimanta sebagai Komisaris Bank Mandiri. Arif yang dikenal sebagai ekonom merupakan kader partai PDI Perjuangan, namun dia bukan bagian dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

"Masalah figur yang masuk di komisaris semua ada alasan dan latar belakangnya, jadi tidak menyalahi aturan. Figur seperti Arif Budimanta kan tidak masuk DPP, jadi ya sah-sah saja," ucapnya di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/2/2020).

Menurut Erick, keputusan yang dihasilkan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan pertimbangan yang telah disetujui oleh para pemegang saham.

"Ya dilihat dari sisi lain, banyak figure support, namanya juga bersih bersih BUMN," katanya.

Ia menerangkan Kementerian BUMN sebelum memutuskan memilih figur menjadi manajemen BUMN, telah memeriksa rekam jejak setiap individu yang ditunjuk. Meski ia mengakui tidak bisa memberikan keputusan yang sempurna.

"Kalau bilang prejudice (prasangka) salah benar, semua keputusan tidak ada yang sempurna," tandasnya.