Pertumbuhan Ekonomi Terancam di Bawah 5%, Pengusaha Minta Insentif
Rabu, 26 Februari 2020 - 20:01 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Terancam di Bawah 5%, Pengusaha Minta Insentif
A
A
A
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi diramal bisa turun sekitar 0,3% hingga 0,6% akibat dampak wabah virus corona yang juga menggerogoti perekonomian China. Hitungan imbas tersebut dilakukan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi China turun hingga 1% pada tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha membutuhkan stimulasi berupa insentif maupun kebijakan untuk kegiatan ekonomi produktif, bukan untuk kegiatan konsumsi.
Insentif yang diberikan harus bisa memacu pengadaan barang input produksi untuk industri agar produksi bisa berjalan normal sehingga perusahaan tidak perlu tutup atau menghentikan produksi.
"Kondisi kita sekarang sedang terancam tidak bisa produksi karena gangguan supply chain. Kalau stimulasi justru diberikan pada konsumsi, khususnya konsumsi pada output produk dari industri-industri tersebut, justru akan menjadi masalah kelangkaan barang di pasar yang bisa menciptakan kenaikan harga konsumen dan mengganggu kontrol," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Shinta melanjutkan, dalam jangka pendek solusi paling efektif untuk mengatasi masalah adalah dengan membuka keran impor selebar-lebarnya untuk input produksi industri-industri tersebut selama supply chain global belum normal. Namun, solusi ini memiliki risiko terhadap pelebaran defisit neraca perdagangan.
"Solusi ini juga perlu didukung dengan adanya skema bantuan finansial atau skema kredit usaha yang lebih affordable bagi pelaku usaha agar pelaku usaha yg memiliki masalah cashflow karena penurunan produktivitas atau karena kenaikan harga input produksi impor bisa memiliki likuiditas yang cukup untuk terus berproduksi memenuhi permintaan pasar," jelasnya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, pemerintah sudah memberikan insentif fiskal namun terlalu fokus pada sektor pariwisata. Padahal, selama virus corona masih mewabah, wisatawan asing tidak akan datang.
"Saya kira pemerintah hendaknya tidak hanya fokus memberikan insentif kepada sektor pariwisata, tetapi insentif secara umum yang diharapkan bisa membangkitkan permintaan domestik," ujarnya.
Selain itu, masyarakat jangan dibebani dengan kebijakan pemerintah yang menggerus daya beli. "Pariwisata dikasih potongan, tapi disisi lain pemerintah menaikkan tarif BPJS, cukai rokok, cukai plastik, bahkan ada rencana cukai kendaraan bermotor. Semua kebijakan ini menggerus daya beli di tengah penurunan income akibat jatuhnya harga komoditas. Ini akan sangat membebani masyarakat," tuturnya.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, Bank Indonesia (BI) bisa menurunkan lagi bunga acuan 50 bps sehingga biaya peminjaman pengusaha yang terdampak bisa lebih ringan.
"Agar komprehensif sebaiknya pemerintah membentuk paket khusus antisipasi corona diseluruh sektor usaha mulai dari perdagangan, transportasi dan pariwisata," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha membutuhkan stimulasi berupa insentif maupun kebijakan untuk kegiatan ekonomi produktif, bukan untuk kegiatan konsumsi.
Insentif yang diberikan harus bisa memacu pengadaan barang input produksi untuk industri agar produksi bisa berjalan normal sehingga perusahaan tidak perlu tutup atau menghentikan produksi.
"Kondisi kita sekarang sedang terancam tidak bisa produksi karena gangguan supply chain. Kalau stimulasi justru diberikan pada konsumsi, khususnya konsumsi pada output produk dari industri-industri tersebut, justru akan menjadi masalah kelangkaan barang di pasar yang bisa menciptakan kenaikan harga konsumen dan mengganggu kontrol," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Shinta melanjutkan, dalam jangka pendek solusi paling efektif untuk mengatasi masalah adalah dengan membuka keran impor selebar-lebarnya untuk input produksi industri-industri tersebut selama supply chain global belum normal. Namun, solusi ini memiliki risiko terhadap pelebaran defisit neraca perdagangan.
"Solusi ini juga perlu didukung dengan adanya skema bantuan finansial atau skema kredit usaha yang lebih affordable bagi pelaku usaha agar pelaku usaha yg memiliki masalah cashflow karena penurunan produktivitas atau karena kenaikan harga input produksi impor bisa memiliki likuiditas yang cukup untuk terus berproduksi memenuhi permintaan pasar," jelasnya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, pemerintah sudah memberikan insentif fiskal namun terlalu fokus pada sektor pariwisata. Padahal, selama virus corona masih mewabah, wisatawan asing tidak akan datang.
"Saya kira pemerintah hendaknya tidak hanya fokus memberikan insentif kepada sektor pariwisata, tetapi insentif secara umum yang diharapkan bisa membangkitkan permintaan domestik," ujarnya.
Selain itu, masyarakat jangan dibebani dengan kebijakan pemerintah yang menggerus daya beli. "Pariwisata dikasih potongan, tapi disisi lain pemerintah menaikkan tarif BPJS, cukai rokok, cukai plastik, bahkan ada rencana cukai kendaraan bermotor. Semua kebijakan ini menggerus daya beli di tengah penurunan income akibat jatuhnya harga komoditas. Ini akan sangat membebani masyarakat," tuturnya.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, Bank Indonesia (BI) bisa menurunkan lagi bunga acuan 50 bps sehingga biaya peminjaman pengusaha yang terdampak bisa lebih ringan.
"Agar komprehensif sebaiknya pemerintah membentuk paket khusus antisipasi corona diseluruh sektor usaha mulai dari perdagangan, transportasi dan pariwisata," ungkapnya.
(fjo)
Lihat Juga :
