Paket Stimulus Jilid II Dinilai Masih Belum Greget
Jum'at, 13 Maret 2020 - 14:53 WIB
Paket Stimulus Jilid II Dinilai Masih Belum Greget
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Indef Bhima Yudisthira menilai stimulus kedua paket insentif masih belum memberikan efek yang dibutuhkan. Sebagai, informasi pemerintah resmi memutuskan memberikan stimulus kedua untuk insentif ekonomi dalam rangka meminimalisasi dampak wabah virus corona (Covid-19) yang membuat perekonomian dalam negeri merana.
Adapun stimulus fiskal berupa penundaan pemungutan pajak selama enam bulan untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, dan 25. Lalu stimulus lainnya yakni nonfiskal seperti pembebasa bea masuk impor pada sektor industri.
"Ini kalau saya lihat masih kurang greget dan aneh karena seperti kebijakan nonfiskal ini masih masih kurang tepat," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Dia melanjutkan, terkait impor ini justru cukup aneh ketika pemerintah membebaskan bea masuk dan pajak impor. Padahal yang perlu dilakukan itu justru mendorong substitusi impor dalam negeri, untuk mengisi kekurangan stok impor dari China.
"Dalam paket kebijakan sebelumnya kan jelas bahwa pemerintah mendorong substitusi impor dengan beragam insentif. Sekarang justru berbalik arah," jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah juga melakukan terbatas untuk 443 HS produk ikan dan non-ikan, industri kehutanan. Lebih lanjut bahan pangan strategis, industri garam, gula, dan tepung. Relaksasi ini diperuntukkan bagi reputable trader yang mempunyai kepatuhan tinggi.
Adapun stimulus fiskal berupa penundaan pemungutan pajak selama enam bulan untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, dan 25. Lalu stimulus lainnya yakni nonfiskal seperti pembebasa bea masuk impor pada sektor industri.
"Ini kalau saya lihat masih kurang greget dan aneh karena seperti kebijakan nonfiskal ini masih masih kurang tepat," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Dia melanjutkan, terkait impor ini justru cukup aneh ketika pemerintah membebaskan bea masuk dan pajak impor. Padahal yang perlu dilakukan itu justru mendorong substitusi impor dalam negeri, untuk mengisi kekurangan stok impor dari China.
"Dalam paket kebijakan sebelumnya kan jelas bahwa pemerintah mendorong substitusi impor dengan beragam insentif. Sekarang justru berbalik arah," jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah juga melakukan terbatas untuk 443 HS produk ikan dan non-ikan, industri kehutanan. Lebih lanjut bahan pangan strategis, industri garam, gula, dan tepung. Relaksasi ini diperuntukkan bagi reputable trader yang mempunyai kepatuhan tinggi.
(fjo)
Lihat Juga :
