Aprindo Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Ramadan
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) akan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder untuk memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan ramadan dan lebaran 2020.
"Pasti hukum ekonomi disaat itu adalah supply dan demand. Jadi, ini juga yang kita terus koordinasikan supaya pasokan ini tidak hilang dari toko ritel modern," ujar Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey dalam video conference, Senin (23/3/2020).
Dia mengatakan pentingnya sinergitas dan kepedulian dari pelaku usaha untuk tidak menahan atau menimbun pasokan di tengah penyebaran virus corona (Covid-19).
"Ini tentunya diperlukan sinergisitas dan yang utama kepedulian dari pelaku usaha untuk tidak menahan atau tidak menimbun atau mengambil kesempatan pada saat situasi bencana Covid-19 saat ini," katanya.
Mengenai daya beli masyarakat yang disebut akan rendah, Roy menyebut hal itu merupakan bagian dari multiplayer effect kondisi ekonomi tanah air saat ini. Namun, menurutnya pemerintah telah membuat kebijakan yang membantu masyarakat.
"Kita ketahui bahwa pemerintah sudah aware terhadap daya beli, mengucurkan dana desa, peningkatan dana desa, percepatan pencairan, dana subsidi, Program Keluarga Harapan (PKH) dinaikkan dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 untuk Rp15 juta masyarakat dan subsidi yang masih dijaga untuk minyak, bensin, listrik, air dan gas," tandasnya.
"Pasti hukum ekonomi disaat itu adalah supply dan demand. Jadi, ini juga yang kita terus koordinasikan supaya pasokan ini tidak hilang dari toko ritel modern," ujar Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey dalam video conference, Senin (23/3/2020).
Dia mengatakan pentingnya sinergitas dan kepedulian dari pelaku usaha untuk tidak menahan atau menimbun pasokan di tengah penyebaran virus corona (Covid-19).
"Ini tentunya diperlukan sinergisitas dan yang utama kepedulian dari pelaku usaha untuk tidak menahan atau tidak menimbun atau mengambil kesempatan pada saat situasi bencana Covid-19 saat ini," katanya.
Mengenai daya beli masyarakat yang disebut akan rendah, Roy menyebut hal itu merupakan bagian dari multiplayer effect kondisi ekonomi tanah air saat ini. Namun, menurutnya pemerintah telah membuat kebijakan yang membantu masyarakat.
"Kita ketahui bahwa pemerintah sudah aware terhadap daya beli, mengucurkan dana desa, peningkatan dana desa, percepatan pencairan, dana subsidi, Program Keluarga Harapan (PKH) dinaikkan dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 untuk Rp15 juta masyarakat dan subsidi yang masih dijaga untuk minyak, bensin, listrik, air dan gas," tandasnya.
(ind)