Gairahkan Daya Beli di Tengah Corona, DPR Dorong Eksekusi Program Padat Karya
Kamis, 26 Maret 2020 - 18:07 WIB
Gairahkan Daya Beli di Tengah Corona, DPR Dorong Eksekusi Program Padat Karya
A
A
A
JAKARTA - Di tengah ancaman ekonomi dan pandemi, Anggota Komisi V DPR Irwan mendorong pemerintah untuk segera mengeksekusi program yang pengelolaannya swakelola oleh masyarakat atau Program Padat Karya Tunai (cash for work) tahun 2020 milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Menurut legislator asal Kalimantan Timur itu, percepatan program padat karya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi virus Corona (COVID-19) yang kian meluas ke 24 provinsi.
"Karena itu perlu percepatan oleh kementerian. Guna mengurangi dampak ekonomi akibat CoVID-19," kata Irwan dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (26/3/2020).
Sambung dia memaparkan, Kementerian PUPR pada anggaran tahun 2020 telah menganggarkan sebesar Rp 8,64 triliun untuk program padat karya ini. Anggaran tersebut dibagi ke dalam 7 program di antaranya, Pembangunan Jembatan Gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).
Selanjutnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). "Kalau itu disegerakan, daya beli akan terpelihara bagi masyakarat kecil khususnya," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Irwan menambahkan, program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah.
"Serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan apalagi dalam kondisi ekonomi bangsa di tengah wabah corona seperti ini," tandasnya.
Menurut legislator asal Kalimantan Timur itu, percepatan program padat karya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi virus Corona (COVID-19) yang kian meluas ke 24 provinsi.
"Karena itu perlu percepatan oleh kementerian. Guna mengurangi dampak ekonomi akibat CoVID-19," kata Irwan dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (26/3/2020).
Sambung dia memaparkan, Kementerian PUPR pada anggaran tahun 2020 telah menganggarkan sebesar Rp 8,64 triliun untuk program padat karya ini. Anggaran tersebut dibagi ke dalam 7 program di antaranya, Pembangunan Jembatan Gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI).
Selanjutnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). "Kalau itu disegerakan, daya beli akan terpelihara bagi masyakarat kecil khususnya," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Irwan menambahkan, program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antarwilayah.
"Serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan apalagi dalam kondisi ekonomi bangsa di tengah wabah corona seperti ini," tandasnya.
(akr)
