Pemimpin G20 Usung Semangat Bangkit Demi Kurangi Kedalaman Resesi Ekonomi
Sabtu, 28 Maret 2020 - 11:12 WIB
Pemimpin G20 Usung Semangat Bangkit Demi Kurangi Kedalaman Resesi Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Para leaders atau pemimpin G20 meminta seluruh dunia menggunakan instrumen untuk melawan kemungkinan atau sudah terjadinya resesi ekonomi dan juga agar bisa segera bangkit kembali untuk mengurangi kedalaman dari resesi itu sendiri. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, inilah yang sekarang sedang dirumuskan oleh seluruh policymaker di masing-masing negara G20 dan kemudian setelahnya akan saling bekerja sama.
“Mengenai masalah trade atau perdagangan, karena dalam situasi sekarang ini semua kompetisi di dalam menangani Covid-19. Maka bagaimana kita mampu untuk tetap menjaga tadi supply side, karena disruption,” ujar Menkeu
Seperti dilansir laman resmi Setkab, Ia juga menyampaikan sebagaimana Presiden sampaikan bahwa disrupsi dari sisi supply dan perdagangan akan makin mempersulit penanganan di bidang kesehatan. "Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan suplai sisi alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting," imbuh Menkeu.
Di Indonesia, lanjut Menkeu, Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi alat-alat kesehatan tersebut. "Kita akan mengidentifikasi perusahaannya, kita akan melihat kebutuhan mereka untuk bahan baku dan kebutuhan mereka untuk bisa meningkatkan kapasitas produksinya," ujarnya.
Ketua G20, Raja Saudi Arabia, menurut Menkeu, pada bagian akhir pernyataan Kepala Negara menyampaikan bagaimana cooperation atau kerja sama antar G20 harus ditingkatkan, terutama untuk membantu negara-negara yang memiliki income rendah, karena kapasitasnya sangat terbatas.
"Maka tadi disebutkan IMF-World Bank akan melakukan dan mengidentifikasi untuk negara-negara low income country yang memiliki highly indebted kemungkinan akan dilakukan suatu mekanisme melakukan restructuring atau debt restructuring kepada negara-negara yang termasuk dalam kelompok highly indebted low income country. Inilah yang sedang dilakukan di dalam upaya G20," imbuh Menkeu.
Kebijakan Indonesia Pada bagian lain keterangannya, Menkeu juga menyampaikan langkah-langkah Pemerintah Indonesia tangani Covid-19, yakni:
Satu, melakukan realokasi dan refocusing dari APBN untuk bisa meningkatkan kemampuan di dalam mendukung pencegahan penyebaran Covid-19.
Kedua, adalah social safety net, semua negara juga melakukan peningkatan dan ekspansi social safety net, tidak hanya kepada kelompok miskin, tetapi juga yang sekarang mengalami PHK atau mengalami pengurangan jam kerja atau tidak bisa bekerja di luar rumah sehingga mereka tidak bisa mendapatkan nafkah.
"Semua negara melakukan ekspansi social safety net ini dan Indonesia juga sedang dan terus melakukan. Kita sudah ada tahap pertama menaikan PKH maupun dalam hal ini kenaikan di bidang bantuan pemerintah non-tunai dan ini masih akan diekspansi lagi, yang sedang dibahas di Kabinet," jelas Menkeu.
Ketiga, adalah mendukung dunia usaha, bagaimana dunia usaha yang mengalami dan mendapatkan dampak negatif dari Covid-19 ini harus dicegah untuk tidak mengalami pemburukan yang makin dalam.
"Ini bisa dalam bentuk menjaga dan mengamankan credit line, bisa dalam bentuk relaksasi terhadap pembayaran pinjaman mereka, dan juga dalam bentuk relaksasi perpajakan/pembayaran pajak," imbuhnya.
Ini semua, menurut Menkeu, merupakan suatu hal yang di Indonesia juga sedang dirumuskan untuk bisa melancarkan dan sebelumnya Indonesia sudah melakukan relaksasi untuk bidang perpajakan, namun sektornya masih sangat spesifik. “
"Dan juga dari relaksasi di bidang perbankan, dari sisi pengembalian pinjaman, kita akan terus mematangkan bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk bisa mendukung secara lebih efektif dan kuat untuk sektor dunia usaha ini," sambung Menkeu.
Pemerintah Indonesia, lanjut Menkeu, tentu terus melakukan penyempurnaan seluruh respons kebijakan dan dalam hal ini, walaupun Presiden sedang dalam suasana duka. "Semua betul-betul bangga dan terharu melihat beliau memiliki komitmen yang luar biasa untuk tetap bisa berpartisipasi dalam G20 dan memimpin Indonesia bersama pemimpin-pemimpin dunia di dalam melawan penyebaran Covid-19,” pungkasnya.
“Mengenai masalah trade atau perdagangan, karena dalam situasi sekarang ini semua kompetisi di dalam menangani Covid-19. Maka bagaimana kita mampu untuk tetap menjaga tadi supply side, karena disruption,” ujar Menkeu
Seperti dilansir laman resmi Setkab, Ia juga menyampaikan sebagaimana Presiden sampaikan bahwa disrupsi dari sisi supply dan perdagangan akan makin mempersulit penanganan di bidang kesehatan. "Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan suplai sisi alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting," imbuh Menkeu.
Di Indonesia, lanjut Menkeu, Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi alat-alat kesehatan tersebut. "Kita akan mengidentifikasi perusahaannya, kita akan melihat kebutuhan mereka untuk bahan baku dan kebutuhan mereka untuk bisa meningkatkan kapasitas produksinya," ujarnya.
Ketua G20, Raja Saudi Arabia, menurut Menkeu, pada bagian akhir pernyataan Kepala Negara menyampaikan bagaimana cooperation atau kerja sama antar G20 harus ditingkatkan, terutama untuk membantu negara-negara yang memiliki income rendah, karena kapasitasnya sangat terbatas.
"Maka tadi disebutkan IMF-World Bank akan melakukan dan mengidentifikasi untuk negara-negara low income country yang memiliki highly indebted kemungkinan akan dilakukan suatu mekanisme melakukan restructuring atau debt restructuring kepada negara-negara yang termasuk dalam kelompok highly indebted low income country. Inilah yang sedang dilakukan di dalam upaya G20," imbuh Menkeu.
Kebijakan Indonesia Pada bagian lain keterangannya, Menkeu juga menyampaikan langkah-langkah Pemerintah Indonesia tangani Covid-19, yakni:
Satu, melakukan realokasi dan refocusing dari APBN untuk bisa meningkatkan kemampuan di dalam mendukung pencegahan penyebaran Covid-19.
Kedua, adalah social safety net, semua negara juga melakukan peningkatan dan ekspansi social safety net, tidak hanya kepada kelompok miskin, tetapi juga yang sekarang mengalami PHK atau mengalami pengurangan jam kerja atau tidak bisa bekerja di luar rumah sehingga mereka tidak bisa mendapatkan nafkah.
"Semua negara melakukan ekspansi social safety net ini dan Indonesia juga sedang dan terus melakukan. Kita sudah ada tahap pertama menaikan PKH maupun dalam hal ini kenaikan di bidang bantuan pemerintah non-tunai dan ini masih akan diekspansi lagi, yang sedang dibahas di Kabinet," jelas Menkeu.
Ketiga, adalah mendukung dunia usaha, bagaimana dunia usaha yang mengalami dan mendapatkan dampak negatif dari Covid-19 ini harus dicegah untuk tidak mengalami pemburukan yang makin dalam.
"Ini bisa dalam bentuk menjaga dan mengamankan credit line, bisa dalam bentuk relaksasi terhadap pembayaran pinjaman mereka, dan juga dalam bentuk relaksasi perpajakan/pembayaran pajak," imbuhnya.
Ini semua, menurut Menkeu, merupakan suatu hal yang di Indonesia juga sedang dirumuskan untuk bisa melancarkan dan sebelumnya Indonesia sudah melakukan relaksasi untuk bidang perpajakan, namun sektornya masih sangat spesifik. “
"Dan juga dari relaksasi di bidang perbankan, dari sisi pengembalian pinjaman, kita akan terus mematangkan bersama Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk bisa mendukung secara lebih efektif dan kuat untuk sektor dunia usaha ini," sambung Menkeu.
Pemerintah Indonesia, lanjut Menkeu, tentu terus melakukan penyempurnaan seluruh respons kebijakan dan dalam hal ini, walaupun Presiden sedang dalam suasana duka. "Semua betul-betul bangga dan terharu melihat beliau memiliki komitmen yang luar biasa untuk tetap bisa berpartisipasi dalam G20 dan memimpin Indonesia bersama pemimpin-pemimpin dunia di dalam melawan penyebaran Covid-19,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
