Apkasi Dukung Pemerintah Agar Masyarakat Tunda Mudik Lebaran

JAKARTA - Mudik Lebaran bagi sebagian masyarakat Indonesia adalah tradisi tahunan yang tidak boleh dilewatkan. Namun, masih tingginya korban yang berjatuhan akibat penyebaran wabah Covid-19, membuat semua pihak harus bijak menyikapi fenomena mudik Lebaran di tahun ini.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)mendukung langkah pemerintah pusat yang mengimbau agar masyarakat menahan diri untuk tidak berbondong-bondong pulang ke kampung halaman di musim Lebaran tahun ini.

"Justru saat sekarang ini yang menjadi prioritas adalah bagaimana daerah bisa berperan dan bersiap menjadi pemutus mata rantai penyebaran Covid-19 termasuk jika memang harus diberlakukan pembatasan sosial berskala besar," ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas melalui siaran pers, Senin (6/4/2020).

Anas mengakui bahwa mudik adalah hak asasi para perantau yang harus selalu dihormati. "Namun dengan situasi global seperti sekarang ini, marilah kita melihat kepentingan yang lebih besar dengan meminimalisir mobilitas penduduk lintas kota, lintas kabupaten, lintas provinsi dan lintas pulau termasuk menekan adanya kerumunan orang dalam jumlah besar-besaran. Kita tunda acara kumpul-kumpul bersama keluarga di kampung halaman hingga situasi penyebaran Covid-19 ini betul-betul reda terlebih dahulu," papar Anas.

Ia pun mengingatkan, para pemudik ini punya potensi menularkan Covid-19 kepada keluarga yang ada di kampung.

"Dengan potensi justru malah menyebarkan penyakit inilah, diharapkan agar warga menahan diri untuk tidak mudik Lebaran dulu demi keselamatan bersama dan dengan tidak mudik Lebaran ini justru akan menguatkan rasa sayangnya kepada keluarga di kampung".

Anas lantas menekankan bahwa pemerintah daerah kini sudah bekerja keras melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 mulai dari menyiapkan rumah sakit rujukan, ruang isolasi darurat, penyemprotan disinfektan serta menyiapkan fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) di area-area publik.

"Kami mengajak kepada para Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan memperkuat melalui program pendukung di daerah agar hasilnya semakin optimal bagi masyarakat, di antaranya pemda harus menyiapkan jaring pengaman bagi warga berpenghasilan harian yang terdampak karena social-physical distancing," imbuh Bupati Banyuwangi ini.

Jika memang imbauan tidak mudik Lebaran tahun ini ternyata kurang efektif dan pergerakan penduduk dalam jumlah besar tidak bisa dihindari, Anas mengajak pemerintah daerah tetap pro aktif dengan melakukan protokol kesehatan dengan benar terhadap para pemudik yang memasuki wilayah masih-masing dengan melibatkan sinergi mulai dari tim medis, tim keamanan TNI-Polri-Babinsa dan tim pemda mulai dari tingkat I, II hingga ke tingat desa serta merangkul peran komunitas keagamaan dan komunitas sosial lainnya.

Anas tak lupa mengapresiasi langkah pemerintah yang kini tengah menggodok usulan agar hak mudik para perantau ini nantinya digantikan dengan hari libur nasional.

"Kabar baiknya, hak mudik Lebaran ini tidak sepenuhnya hilang. Jadi masyarakat tidak perlu merasa ngresulo secara berlebihan, karena masih ada kesempatan di hari lain dan Insya Allah dengan kondisi yang lebih baik lagi," tukasnya.