Misbakhun: Perlu Tempuh Cara Luar Biasa Atasi Krisis Akibat Corona

loading...
Misbakhun: Perlu Tempuh Cara Luar Biasa Atasi Krisis Akibat Corona
Misbakhun: Perlu Tempuh Cara Luar Biasa Atasi Krisis Akibat Corona
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Bank Indonesia (BI) dan pemerintah memikirkan skenario untuk menghindarkan Indonesia dari keterpurukan akibat pandemi virus corona (COVID-19).

Politikus Partai Golkar itu melontarkan idenya tentang pembentukan Badan Penyehatan Ekonomi Nasional untuk membantu perekonomian semua warga negara, mulai kalangan jelata hingga pengusaha kelas atas yang terimbas pandemi global tersebut.

Misbakhun menyampaikan hal itu dalam rapat virtual Komisi XI DPR dengan jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (8/4/2020). Dalam rapat itu, mayoritas anggota Komisi XI DPR mengingatkan jajaran BI akan dampak ekonomi pandemi COVID-19 akan sangat besar dan lama.

Masalahnya, kata Misbakhun, saat ini yang terlihat justu belum ada kesepahaman di antara berbagai lembaga negara dalam melihat permasalahan dan cara mengatasinya. Misalnya soal kebijakan quantitative easing atau kelonggaran kuantitatif.



Menurut Misbakhun, jika memang pemerintah mau melakukan semacam quantitative easing seperti yang pernah dilakukan Jepang, Eropa dan AS, sebaiknya kebijakan itu dilaksanakan secara struktural demi mengelola risiko yang ada. "Konsep quantitative easing yang disepakati oleh pemerintah dan BI itu seperti apa?" katanya melalui siaran pers.

Misbakhun menuturkan, berdasarkan pendalamannya ke sejumlah pihak, pelaku usaha hanya punya modal untuk bertahan 3 bulan. Di sisi lain, tak satu pun yang bisa memprediksi berapa lama pandemi berlangsung. Makin lama pandemi terjadi, maka akan semakin parah dampak ekonomi terhadap ekonomi. "Masalahnya, kalau kita kehilangan momentumnya, dampaknya bisa jadi sudah terlanjur parah," kata Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan, semua pihak sudah sepakat bahwa krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 berbeda dengan krisis 1998 dan krisis global 2008.



Saat krisis 1998, tuturnya, Indonesia masih tertopang oleh usaha mikro, kecil dan nenengah (UMKM) yang masih bisa berproduksi di tengah sektor finansial yang kala itu sekarat. Sementara saat krisis global 2008, Indonesia justru kebanjiran likuiditas dari negara lain, utamanya Amerika Serikat (AS). Namun, kini suasananya jauh berbeda.
halaman ke-1 dari 2
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top