Perempuan harus jadi motor penggerak ekonomi kerakyatan

Sindonews.com – Tak dipungkiri lagi jika peran perempuan semakin besar dalam perekonomian nasional. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua pihak untuk mendukung kaum perempuan Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Menurut presiden, kaum perempuan dinilai memiliki kapasitas lebih untuk mendorong ekonomi yang memihak rakyat tersebut. ”Saya ingin menyarankan kepada kaum perempuan untuk benar-benar bisa mengambil peran secara nyata untuk memajukan ekonomi rakyat, ekonomi akar rumput,” papar Presiden pada sambutannya pada Peringatan Hari Ibu Ke- 83,di Jakarta, kemarin.

Presiden mengutarakan, di tengah resesi ekonomi global, usaha mikro menjadi sangat penting karena relatif lebih tahan dari guncangan krisis global. Karena itulah, usaha mikro harus lebih didorong dengan sejumlah cara. Salah satunya dengan menggiatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) komunitas kaum perempuan. Presiden mengingatkan investasi ataupun usaha berskala besar memang diperlukan untuk membangun ekonomi Indonesia. Namun, peran usaha mikro juga tidak boleh dilupakan karena jika usaha mikro ditinggalkan, kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin akan terlalu besar.

”Saya ingin mengajak untuk membangun dan mengembangkan usaha mikro termasuk koperasi. Kalau yang terjadi di negeri ini adalah investasi skala menengah dan besar, kemudian kita tidak mendorong yang bersifat mikro dan kecil, akan memperlebar kesenjangan ekonomi rakyat kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut presiden mengatakan, keterlibatan perempuan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu bukti perjuangan kaum perempuan untuk mengisi pembangunan. Sejak era perjuangan merebut atau mempertahankan kemerdekaan, wanita Indonesia selalu terlibat di dalamnya dan sudah seharusnya wanita tetap dilibatkan di era pembangunan.

Senada dengan Presiden, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar mengungkapkan, peran perempuan Indonesia sangat besar dalam membangun ketahanan ekonomi khususnya ekonomi keluarga di tengah gejolak krisis. Data Kementerian UKM dan Koperasi 2010 menunjukkan 60 persen pelaku UKM adalah perempuan. ”Atas dasar itulah, peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan harus menjadi perhatian dengan memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dan memperoleh manfaat berbagai program pemerintah seperti KUR (Kredit Untuk Rakyat), PNPM Mandiri, dan lainlain,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka berpendapat, 22 Desember bukan Hari Ibu, melainkan Hari Kebangkitan Politik Perempuan Indonesia. Ditilik dari sejarah, Kongres Perempuan Indonesia menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Kebangkitan Perempuan Indonesia dalam Politik. Politikus PDIP ini mengaku tidak bermaksud mengecilkan arti peran seorang ibu dalam wilayah domestik. Namun, keterlibatan perempuan dalam politik, menurut dia, dapat menentukan naiknya derajat kehidupan perempuan dalam ruang domestik.

”Itulah esensi politik yang sesungguhnya, memberi ruang bagi mereka yang termarginalkan untuk tak sekadar jadi objek, melainkan subjek,” ujar Rieke kemarin.